KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025. Meski dinilai positif untuk mendorong konsumsi, Ekonom Bank BCA David Sumual menegaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan reformasi struktural dan roadmap yang jelas guna menciptakan kepastian usaha serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. “PPN DTP ini seharusnya tidak hanya menyasar masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga pelaku usaha. Dengan begitu, kebijakan ini bisa lebih komprehensif dan saling terhubung,” ujar David kepada Kontan.co.id, Senin (16/12/2024).
Pemerintah Perlu Reformasi Struktural Terkait Kebijakan PPN DTP
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025. Meski dinilai positif untuk mendorong konsumsi, Ekonom Bank BCA David Sumual menegaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan reformasi struktural dan roadmap yang jelas guna menciptakan kepastian usaha serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. “PPN DTP ini seharusnya tidak hanya menyasar masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga pelaku usaha. Dengan begitu, kebijakan ini bisa lebih komprehensif dan saling terhubung,” ujar David kepada Kontan.co.id, Senin (16/12/2024).
TAG: