KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada tahun 2026 menjadi sorotan karena dinilai cukup ambisius.

Meski masih realistis untuk dicapai, sejumlah tantangan besar telah menanti di depan mata. Untuk itu, pemerintah diminta agar leibh cermat dalam menghadapi tekanan baik tekanan domestik maupun dari faktor eksternal.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, menilai bahwa tantangan utama yang akan dihadapi pemerintah pada 2026 adalah efektivitas belanja negara, optimalisasi penerimaan, serta ketahanan terhadap tekanan global.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

Baca Juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4%,DPR: Perlu Industrialisasi&Dorong Daya Beli

“Target pertumbuhan 5,4% di 2026 cukup ambisius namun masih realistis. Tantangan utama ada pada efektivitas belanja dan risiko eksternal,"  ungkap Banjaran kepada Kontan, Rabu (20/8/2025).

Meski begitu, Banjaran mengatakan, kenaikan belanja negara akan memberi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan dieksekusi lebih tepat sasaran. Kendati begitu, tantangan global, fluktuasi harga komoditas, dan risiko fiskal jangka menengah tetap harus diwaspadai.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% secara tahunan. Di sisi lain, belanja negara direncanakan mencapai Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi di Bawah 5%, Pemerintah Didorong Maksimalkan Belanja

Menurut Banjaran, peningkatan belanja tersebut memberi ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun harus disertai dengan hasil nyata di lapangan. 

"Jika tidak dikelola secara efisien, ketimpangan antara penerimaan negara dan belanja pemerintah dapat memperlebar defisit," terangnya.

Selain tantangan fiskal domestik, Banjaran mengingatkan adanya potensi tekanan seperti risiko inflasi energi dan pangan, serta suku bunga acuan global yang masih tinggi. Semua itu bisa berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

“Pemerintah dinilai perlu menjaga kredibilitas fiskal agar tidak menekan sektor keuangan domestik, termasuk likuiditas perbankan,” kata Banjaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News