KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi, pasca Senin (7/7), secara mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump menetapkan tarif tambahan perdagangan ke Indonesia sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025, di luar tarif sektoral yang telah berlaku sebelumnya untuk seluruh produk asal Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pemerintah tentunya tidak bisa berharap penuh atas keberhasilan proses negosiasi tarif dengan AS.

Selain itu, memerlukan waktu yang panjang untuk akhirnya mendapat keputusan final terkait kebijakan perdagangan tersebut.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Akan tetapi, pemerintah sudah ancang-ancang mencari target pasar baru, agar setidaknya dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya.

Baca Juga: Neraca Dagang RI dengan AS Berpotensi Defisit, Kemenko: Jadi Pemanis Negosiasi

“Indonesia juga sudah mencoba mencari target pasar baru Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan lainnya, sedang dalam proses mendukung kerjasama bilateral karena untuk membuka bangsa pasar yang lain,” tutur Haryo dalam media briefing, Rabu (9/7).

Meski demikian, Haryo berharap pemerintah AS masih bisa mempertimbangkan ulang terkait keputusan kebijakan tarif perdagangannya dengan Indonesia.

Pasalnya, menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara strategis dalam hal perdagangan, yang bisa dipertimbangkan AS lebih lanjut.

“Kita berharap pihak dari Amerika itu juga mempertimbangkan lagi posisi Indonesia yang selama ini dan sudah memenuhi semua permintaan-permintaan AS,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia berharap agar tarif final yang dikenakan AS kepada Indonesia bisa di bawah negara-negara di ASEAN.

Sebagai gambaran, beberapa negara di ASEAN yang tarifnya diturunkan dan lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Vietnam dari 46% menjadi 20%, Filipina 17%, Malaysia 25%, dan Korea 25%.

Sementara itu, tarif Indonesia sebenarnya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Thailand 36%, Cambodia 36%, Myanmar 40%, dan Bangladesh 35%.

“Selama ini kita juga termasuk yang tinggi (tarif dikenakan oleh AS) di ASEAN. Jadi kita minta (tarif) yang kira-kira yang kita sama atau bisa lebih rendah daripada yang di ASEAN,” kata Haryo.

Baca Juga: Tarif 35% Trump Ancam Industri Garmen Bangladesh, Jutaan Pekerja Terancam PHK

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News