KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan PT PLN (Persero) sedang mematangkan pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Gigawatt (GW). Di samping mempercepat transisi energi, proyek ambisius ini juga harus menumbuhkan ekosistem industri surya di dalam negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTS 100 GW. Payung hukum untuk program ini akan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Selain itu, pemerintah juga melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Salah satu poin yang menjadi pembahasan dalam perubahan Perpres ini adalah harga listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Baca Juga: Strategi Bisi International (BISI) Kejar Penjualan Tumbuh 35% pada 2026

"Pada saat ini, kami sedang membahas penguatan regulasi untuk realisasi program arahan Presiden, yaitu PLTS 100 GW. Kami sedang membuat regulasi dalam bentuk Perpres dan juga melakukan revisi, perubahan dari Perpres 112 tahun 2022 yaitu mengenai harga energi baru terbarukan," kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Eniya menyatakan bahwa target mencapai kapasitas 100 GW akan mencakup seluruh kegiatan PLTS, termasuk yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Selain mencakup proyek on-grid di dalam RUPTL, pemerintah juga akan memperkuat pengembangan kapasitas dari PLTS Atap.

Pemerintah juga memadukan proyek PLTS 100 GW dengan  program dedieselisasi, listrik pedesaan, PLTS off-grid, serta perpaduan (hybrid) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Eniya mengatakan, Kementerian ESDM juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pemanfaatan bendungan untuk PLTS Terapung.

Pada saat yang bersamaan, Eniya menekankan pentingnya penciptaan permintaan (demand creation) terhadap PLTS yang akan dibangun. Pemerintah mendorong permintaan listrik EBT, khususnya PLTS dari program hilirisasi, penggunaan kendaraan listrik (EV), hingga pemakaian kompor listrik.

"Jadi pada saat menerapkan 100 GW PLTS yang tersebar di berbagai daerah, juga harus menghadirkan program hilirisasi untuk meningkatkan demand kelistrikan, menggunaan kendaraan listrik, konversi ke kendaraan listrik, juga mendorong peningkatan penggunaan kompor listrik. Ini menjadi program yang akan dilakukan juga di tahun 2027," jelas Eniya.

Pemerintah dan PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 52,8 Gigawatt (GW) atau 76% dari total kapasitas dalam RUTPL 2025-2034. Dari jumlah itu, target penambahan kapasitas PLTS tercatat sebesar 17,1 GW.

Penambahan kapasitas pembangkit EBT akan dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) sebagai fasilitas penyimpanan energi.

Baca Juga: Mitra Pinasthika (MPMX) Ekspansi Bisnis Distribusi dan Ritel Motor ke Timor Leste

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik EBT sesuai dengan target RUPTL. PLN juga menjalankan program listrik desa, serta dedieselisasi untuk mengganti pembangkit listrik berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pembangunan PLTS dan BESS akan menjadi andalan PLN dalam menjalankan program dedieselisasi. Program ini juga sekaligus mendukung pencapaian target PLTS 100 GW. Darmawan bilang, PLN akan meluncurkan proyek quick win tahap pertama dengan estimasi kapasitas 17 Gigawatt peak (GWp) dan 39 Gigawatt hour (GWh) BESS.

"Kami juga dimonitor dan diminta melaporkan dalam jadwal yang sangat ketat. Kemudian penambahan juga baik untuk listrik desa, maupun penugasan tambahan 100 GW, kami siap menjalankan. Akan di-launching juga segera untuk tahap pertama, quick win ada 39 GWh BESS dan 17 GWp," ujar Darmawan.

Titik Balik PLTS & Industri Surya Nasional

Target untuk mencapai kapasitas PLTS 100 GW telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan. Di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) lalu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ingin mencapai target PLTS 100 GW dalam waktu tiga tahun.

Merujuk catatan Kontan.co.id, proyek ambisius PLTS 100 GW ini membutuhkan investasi jumbo. Kementerian ESDM mengestimasikan kebutuhan investasi untuk PLTS 100 GW mencapai sebesar US$ 71,3 miliar atau setara dengan Rp 1.140 triliun.

Direktur Eksektuif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya memandang komitmen pemerintah mencapai PLTS 100 GW penting untuk menjadi kunci pencapaian target dalam jangka menengah dan panjang. Tantangannya adalah mengakselerasi tambahan kapasitas PLTS yang sejauh ini hanya mencapai rata-rata sekitar 0,5 GW per tahun.

Dengan tren tersebut, Tata menilai bisa mencapai tambahan kapasitas 10 GW dalam tiga tahun saja akan bisa menciptakan titik balik pasar (market tipping point) pada tahun 2029. Hanya saja, di tengah keterbatasan fiskal saat ini, Tata menekankan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi faktor yang sangat krusial.

Baca Juga: Mitra Pinasthika (MPMX) Ungkap Strategi Ekspansi di Bisnis Motor Hingga Mobil Bekas

"100 GW energi surya merupakan ambisi jangka panjang, dan Indonesia memang harus memiliki ambisi tersebut. Sebabnya, Indonesia memiliki potensi energi matahari yang melimpah dan ongkos pembangkitannya terus turun, termasuk dari penurunan harga BESS," kata Tata saat dihubungi oleh Kontan.co.id, belum lama ini.

Menurut Tata, pemerintah harus fokus menjalankan peran yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta dan masyarakat.

"Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang suportif dan insentif sehingga akan menciptakan model bisnis yang clear bagi pengembangan energi surya. Dengan keterbatasan fiskal, peran masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci," tegas Tata.

Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara mengatakan, proyek PLTS 100 GW harus bisa menumbuhkan ekosistem industri manufaktur surya di dalam negeri. Pasalnya, pertumbuhan industri selama ini masih terhalang oleh permintaan yang belum optimal dari pasar domestik. Menurut Raditya, industri manufaktur lokal bisa tumbuh cepat asalkan ada kepastian dari sisi permintaan.

"Saat ini, tantangan utama manufaktur adalah rendahnya serapan pasar domestik yang membuat kapasitas yang ada belum terpakai secara optimal. Selain memastikan permintaan akan secara konsisten terus ada, hal yang tidak kalah penting adalah membangun kapasitas manufaktur komponen-komponen PLTS secara domestik," kata Raditya.

Di samping permintaan yang konsisten, pengembangan industri dalam negeri juga memerlukan dukungan insentif seperti tax holiday serta waiver untuk cukai impor komponen dan material yang diperlukan untuk produksi.

"Kebijakan yang mendorong transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan asing yang diberikan izin untuk membangun pabrik di Indonesia juga perlu untuk disiapkan," imbuh Raditya.

Baca Juga: Omzet Tembus Rp 70 Triliun, Cek Strategi Hartadinata (HRTA) Saat Harga Emas Turun

Salah satu perusahaan yang melirik peluang dari PLTS 100 GW adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Emiten dari konglomerasi grup Sinar Mas ini turut bergerak di bidang produksi sel dan modul surya terintegrasi melalui perusahaan patungan, PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI).

Wakil Presiden Direktur DSSA dan TMAI, Lokita Prasetya berharap target PLTS 100 GW ini bisa membuka ruang pertumbuhan bagi industri PV Solar nasional. Sekaligus memperkuat nilai strategis dari investasi teknologi hulu ke hilir yang telah direalisasikan di dalam negeri, khususnya dalam penguasaan teknologi inti seperti sel dan modul surya terintegrasi.

Dalam hal ini, Lokita menyoroti pentingnya dukungan kebijakan bagi industri nasional, khususnya dalam implementasi regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).  Menurut Lokita, kebijakan TKDN bisa menjadi perangkat strategis yang efektif untuk menumbuhkan dan mematangkan seluruh ekosistem manufaktur teknologi surya nasional agar bisa berdaya saing. 

Lokita mengatakan, persiapan TMAI telah berjalan secara konkret di lapangan melalui pengoperasian fasilitas manufaktur terintegrasi di KEK Kendal, Jawa Tengah. Kapasitas produksi saat ini mencapai masing-masing 1 GW per tahun untuk solar cell dan solar module.

Keberadaan pabrik lokal ini memangkas rantai logistik distribusi domestik secara signifikan. Produk TMAI memiliki TKDN hingga 60% guna memenuhi kualifikasi utama proyek infrastruktur strategis nasional.

"Kami memandang target program PLTS 100 GW ini sebagai peluang strategis sekaligus momentum krusial yang selaras dengan komitmen jangka panjang dalam mendukung peta jalan dekarbonisasi serta transisi energi di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem industri ini, kami siap berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif dalam agenda tersebut," tandas Lokita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News