JAKARTA. Tahun depan, pemerintah memprioritaskan 25 proyek infrastruktur besar senilai Rp 380 triliun atau US$ 35 miliar sebagai upaya untuk mempercepat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur MP3EI, pemerintah berusaha memperbanyak skema-skema pendanaan proyek yang bisa ditempuh pemerintah. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto mengatakan, pemerintah tetap akan menawarkan insentif berupa penjaminan dan Viability Gap Fund (VGF) dalam program MP3EI ini. Tapi dari sisi pendanaan, Lucky menyebut, pemerintah sedang mempertimbangkan skema diluar APBN dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). "Skema baru yang bisa dikembangkan seperti Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi syariah (sukuk) yang khusus dialokasikan untuk infrastruktur," ujar Lucky, Rabu (13/11). Ia mengatakan, selama ini SUN dan Sukuk yang dilepas hanya menjadi pendapatan negara secara umum dan tidak spesifik diperuntukkan bagi infrastruktur. Atas pertimbangan itu, Lucky bilang, ke depan pemerintah akan menggenjot SUN untuk pembiayaan infrastruktur. Jika prioritas pembangunan infrastruktur ini bisa dikembangkan dan tidak bisa dibiayai oleh swasta, maka pemerintah bisa mengeluarkan obligasi atau SUN. "Skema ini sangat menarik bagi pasar," ujar Lucky. Lucky menambahkan, untuk tahap awal, dari 25 proyek prioritas pemerintah akan memilah lima proyek utama yang paling menarik untuk digulirkan. Untuk lima proyek itu, Menteri Keuangan akan menyiapkan VGF dan pertengahan tahun depan pemerintah akan melakukan market sounding. "Jika pola ini berhasil, maka ditahap selanjutnya akan ditambah lebih banyak lagi," imbuh Lucky. Sayangnya, Lucky belum bisa merinci lima proyek prioritas ditahap awal itu. Dia hanya bilang, kelima proyek itu nilainya masing-masing diatas Rp 500 miliar dan masuk dalam infrastruktur seksi. Ia mengakui, selama ini tingkat kesiapan proyek kurang matang, sehingga banyak proyek KPS macet.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah prioritaskan 25 proyek Rp 380 T di 2014
JAKARTA. Tahun depan, pemerintah memprioritaskan 25 proyek infrastruktur besar senilai Rp 380 triliun atau US$ 35 miliar sebagai upaya untuk mempercepat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur MP3EI, pemerintah berusaha memperbanyak skema-skema pendanaan proyek yang bisa ditempuh pemerintah. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto mengatakan, pemerintah tetap akan menawarkan insentif berupa penjaminan dan Viability Gap Fund (VGF) dalam program MP3EI ini. Tapi dari sisi pendanaan, Lucky menyebut, pemerintah sedang mempertimbangkan skema diluar APBN dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). "Skema baru yang bisa dikembangkan seperti Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi syariah (sukuk) yang khusus dialokasikan untuk infrastruktur," ujar Lucky, Rabu (13/11). Ia mengatakan, selama ini SUN dan Sukuk yang dilepas hanya menjadi pendapatan negara secara umum dan tidak spesifik diperuntukkan bagi infrastruktur. Atas pertimbangan itu, Lucky bilang, ke depan pemerintah akan menggenjot SUN untuk pembiayaan infrastruktur. Jika prioritas pembangunan infrastruktur ini bisa dikembangkan dan tidak bisa dibiayai oleh swasta, maka pemerintah bisa mengeluarkan obligasi atau SUN. "Skema ini sangat menarik bagi pasar," ujar Lucky. Lucky menambahkan, untuk tahap awal, dari 25 proyek prioritas pemerintah akan memilah lima proyek utama yang paling menarik untuk digulirkan. Untuk lima proyek itu, Menteri Keuangan akan menyiapkan VGF dan pertengahan tahun depan pemerintah akan melakukan market sounding. "Jika pola ini berhasil, maka ditahap selanjutnya akan ditambah lebih banyak lagi," imbuh Lucky. Sayangnya, Lucky belum bisa merinci lima proyek prioritas ditahap awal itu. Dia hanya bilang, kelima proyek itu nilainya masing-masing diatas Rp 500 miliar dan masuk dalam infrastruktur seksi. Ia mengakui, selama ini tingkat kesiapan proyek kurang matang, sehingga banyak proyek KPS macet.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
