KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah memproyeksi anggaran vaksin virus corona pada 2021 mencapai lebih dari Rp 74 triliun. Besaran dana tersebut, sebagai tindak lanjut, Presiden RI Jowo Widodo yang menginstruksikan agar vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

Anggaran tersebut melonjak 26,48% dari estimasi anggaran vaksin virus corona sebelumnya yakni Rp 54,4 triliun. Untuk memenuhi pengadaan vaksin hingga vaksinasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 18 triliun, dan Rp 36,4 triliun dari sisa dana penanganan kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. 

Adapun selisih Rp 19,6 triliun dari estimasi anggaran vaksin teranyar juga akan dipenuhi melalui APBN 2021. Namun yang jelas, Menkeu menegaskan anggaran tersebut belum bersifat final.

“Mungkin kesehatan dalam PEN tahu ini hanya Rp 25 triliun ini angka yang sangat sementara, sesudah presiden menetapkan vaksinasi secara gratis, anggrannya bisa lebih dari Rp 74 triliun hanya untuk vaksinasi, belum masalah kesehatan yang lain,” ujar Menkeu dalam webminar bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menambahkan besok (6/1) pemerintah akan mengumumkan anggaran besaran pasti anggaran vaksin dan vaksinasi gratis. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa hal yang perlu ditimbangankan.

“Masih terus di-update hitungannya di lintas kementerian di bawah Menteri Koordinator (Menko). Serta akan difinalkan di sidang kabinet bersama Presiden, insyaAllah (besok anggarannya keluar),” kata Asko saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/1).

Baca Juga: Wagub DKI: Vaksinasi Covid-19 di Jakarta mulai pekan ketiga Januari

Sebelumnya, Menkeu menyampaikan ada lima hal yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan anggaran vaksinasi gratis bagi penduduk pada 2021.

Pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan teraget jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia atau Wordl Health Organization (WHO) maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity. 

Dengan asumsi target sementara yakni vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi sebanyak 182 juta orang.  

Kedua, Kemenkes harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin yang harus disuntikkan kepada setiap orang. Menkeu memberikan contoh, kalau sekarang rata-rata vaksin dua kali suntik, berati membutukan 182 juta kali 2 dosis.

Ketiga, Kemenkes bersama dengan Kementerian BUMN terutama Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus corona Covid-19 yang akan disuntikkan tersebut. "Kalau evikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta agar tercapai target 70% tadi," tambah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Keempat, dari sisi wastase dalam proses vaksinasi, seperti pengiriman vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi, sehingga tidak bisa terdeliveri 100%. "Bisa karena rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi di negara sebesar Indonesia," katanya 

Kelima, menghitung jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi ini dan kelompok prioritas yang mana dalam proses vaksinasi tersebut.

Selanjutnya: Presiden Jokowi akan divaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .