KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Kementerian Keuangan segera membayar tunggakan subsidi ke Pertamina dan PT PLN (Persero). Sebab, jika tunggakan tersebut tidak dibayar, keuangan Pertamina dan PLN akan terganggu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, atas permintaan itu, dirinya masih akan menghitung kembali utang kepada dua perusahaan pelat merah itu.

“Kami sudah hitung ada tambahan untuk PLN tahun ini, supaya dia tetap memiliki Debt Service Ratio (DSR) 1 kali. Jadi ada tambahan Rp 3 triliun. Nanti kami lihat ya,” katanya saat ditemui di Four Season Hotel, Rabu (27/12/).

Sebelumnya, ia pernah mengatakan bahwa rasio utang terhadap pendapatan atau DSR ini yang aman minimal 1,5 kali.  Namun, untuk Pertamina sendiri, ia masih enggan menyebutkan berapa tambahannya.

Menurut hitungan Dirut Pertamina Elia Massa Manik, sampai 2016, utang pemerintah ke Pertamina sebesar Rp 30,4 triliun. Namun, ada utang tambahan di sepanjang tahun ini sehingga jumlahnya menjadi Rp 40 triliun.

“Pemerintah sudah bayar Rp 5,5 triliun utangnya untuk BBM TNI. Sisanya yang dari utang BBM TNI diharapkan bakal dibayar di Januari 2018,” kata dia.

Sementara, menurut Dirut PLN Sofyan Basir, pemerintah punya utang lebih dari Rp 10 triliun atas subsidi listrik yang disalurkan sepanjang 2016 sampai 2017. “Lebih dari 10 triliun. Belum dibayar. Baru akan dibayarkan akhir tahun ini,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto