KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah tengah mengebut penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja agar segera efektif sebelum pertengahan tahun depan.

Di tengah proses pembahasan, keterlibatan pemerintah daerah diharapkan lebih intensif.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, masih tersedia cukup waktu bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, untuk menggelar diskusi dan rapat koordinasi dengan seluruh asosiasi dan elemen pemerintah daerah terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Baca Juga: Omnibus law berpotensi gagal bila keterlibatan pemerintah daerah minim

Tujuannya, untuk bersama-sama memetakan regulasi dan aturan perizinan, serta syarat dan prosedur yang selama ini menghambat iklim investasi dari tingkat pusat hingga daerah.

“Minggu lalu saya tahu Menko Perekonomian sudah melakukan dialog dengan pemda. Tapi itu masih sangat terbatas dan yang hadir hanya pihak tertentu saja, jadi sebaiknya diperluas diskusinya dan lebih intensif,” tutur Robert saat ditemui usai diskusi dengan media Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan, Minggu (15/12).

Menurut Robert, ada dua alasan utama mengapa koordinasi dan sinkronisasi omnibus law antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting.

Baca Juga: Dilema Omnibus Law Perpajakan, bakal kikis penerimaan pajak

Pertama, menjamin kepastian substansi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selama ini, praktik aktual perizinan berada di tataran daerah dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah yang berurusan langsung dengan investor dan pelaku usaha.

Editor: Noverius Laoli