Pemerintah putuskan ambil alih Inalum



JAKARTA. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya nasib kelanjutan kerjasama Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan segera ditentukan. Pemerintah Indonesia memutuskan akan mengambil alih Inalum secara penuh dan menghentikan kerjasama dengan pihak Jepang. Nantinya, pemerintah akan membuka tender terbuka untuk mengambil alih saham Inalum.Menteri Perindustri MS Hidayat mengatakan untuk mengambil alih saham Inalum ini, pada 18 Februari nanti pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang akan mulai melakukan perundingan. "Disitu masing-masing pihak akan menyampaikan argumennya, dan bagaimana menyelesaikan kerjasama Inalum hingga tahun 2013 mendatang," ujar Hidayat di Jakarta Senin (7/2).Ia menambahkan, setelah diambil alih nantinya pemerintah juga akan memiliki program peningkatan industri alumunium. "Kita akan menjadikan Sumatra Utara sebagai kluster industri yang berbasis alumunium. Kebutuhan industri dalam negeri juga harus didukung oleh produksi dari Inalum," kata Hidayat.Asal tahu saja, dari total produksi Inalum, saat ini baru 40%-nya yang disuplai ke dalam negeri. Jumlah tersebut baru bisa memenuhi 30% dari total kebutuhan alumunium nasional. Tak hanya itu, jika nanti diambil alih oleh Indonesia, Hidayat berharap kinerja Inalum bisa tetap meningkat. "Kapasitas produksi setidaknya harus bisa meningkat dari 225.000 ton saat ini menjadi 300.000 ton ke depan," ungkap Hidayat.Tak hanya itu, Hidayat berharap dengan diambil alihnya Inalum dari pemerintah Jepang, nantinya Inalum akan bisa lebih banyak menghasilkan nilai tambah bagi industri hilir di Indonesia. "Kluster industri yang akan dikembangkan nantinya juga bisa dirasakan nilai tambahnya oleh pemerintah daerah," kata HidayatCatatan saja, proyek Inalum adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co.Ltd (NAA). Kerjasama ini dimulai sejak tahun 1975 dan akan berakhir pada 2013 nanti. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedangkan sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh NAA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Barratut Taqiyyah Rafie