JAKARTA. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan anggaran pendidikan yang dinilai masih belum efektif. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memperbaiki koordinasi dengan daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan, selama ini, sekitar 65% dari total anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah. Namun, ternyata hingga kini, daerah belum mematuhi kewajiban 20% anggaran untuk pendidikan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa setiap tahun anggaran pendidikan naik seiring kenaikan APBN. Hanya saja, anggaran pendidikan banyak tersedot untuk guru. "Biaya guru naik luar biasa, salah satunya untuk tunjangan profesi. Padahal output-nya belum tercermin," katanya, akhir pekan lalu.
Pemerintah rapikan dana pendidikan
JAKARTA. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan anggaran pendidikan yang dinilai masih belum efektif. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memperbaiki koordinasi dengan daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan, selama ini, sekitar 65% dari total anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah. Namun, ternyata hingga kini, daerah belum mematuhi kewajiban 20% anggaran untuk pendidikan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa setiap tahun anggaran pendidikan naik seiring kenaikan APBN. Hanya saja, anggaran pendidikan banyak tersedot untuk guru. "Biaya guru naik luar biasa, salah satunya untuk tunjangan profesi. Padahal output-nya belum tercermin," katanya, akhir pekan lalu.