KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, pemerintah telah menyusun program agar UMKM bisa bangkit, mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak dan dalam waktu dekat, juga Bantuan Presiden Produktif bagi usaha mikro yang belum bankable.

Selain itu Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018, meminta kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020. Di mana potensi alokasi anggaran sekitar Rp 307 triliun dari belanja kementerian/lembaga diharap bisa dimanfaatkan UMKM.

Mendukung Prepres tersebut, Kementerian BUMN juga menginstruksikan para Perusahaan BUMN untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM.

Baca Juga: Kemenkop UKM upayakan angkat derajat UMKM dengan teknologi

Kementerian BUMN sendiri telah meluncurkan Pasar Digital (PaDi) UMKM yang melibatkan sembilan BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Pertamina, PNM, Pegadaian, Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP dan Pupuk Indonesia.

Upaya memperlebar pasar UMKM juga dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga meluncurkan laman khusus produk UMKM bertajuk Bela Pengadaan dan Laman UMKM. Ketiga program tersebut sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi, dimulai dari UMKM.

"Namun ekosistem ini dapat berjalan dengan baik apabila seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah berkomitmen dan konsisten setiap tahun mengisi sirup dan mengalokasikan belanjanya lewar UMKM," jelas Teten acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual, Senin (17/8).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan selain program PaDi UMKM, pihaknya juga menggandeng Kemeterian Koperasi dan UKM mensinergikan Smesco Indonesia dengan Sarinah.

Nantinya Smesco Indonesia akan fokus pada coaching untuk meningkatkan produk UMKM, sedangkan Sarinah akan menangani pemasaran produk UMKM.

"Program ini adalah suatu keharusan dan keberpihakan jadi ini bukan sesuatu yang hanya lips service atau wacana, tapi kita sudah pasti kan ini sebuah keharusan dan keberpihakan yang jelas agar tadi kondisi UMKM ultra mikro lebih baik lagi," kata Erick.

Sayu Wibawati pemilik UD Safir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengaku dimudahkan dalam bertransaksi dengan pembeli dari seluruh Indonesia menggunakan PaDI UMKM.

Baca Juga: Program perluasan pasar UMKM jadi angin segar pelaku UMKM

"Di masa pandemi ini peningkatan penjualan sampai 80% karena waktu awal pandemi omset kami tinggal 20%. Dengan adanya PaDi UMKM, sangat membantu kami, di mana saya dan karyawan bisa bekerja kembali setelah saya merumahkan karyawan berapa bulan lalu karena pandemi," ungkap Sayu.

Hal sama juga dirasakan M. Nizom Helmi, pelaku UMKM yang bergerak di produksi kain tenun khas Lombok. Ia menyebut berkat mengikuti program Bela Pengadaan LKPP kini produk tenunnya sudah diserap oleh Pemerintah daerah NTB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto