KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menurunkan porsi pendanaan KPR program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya porsi pemerintah sebesar 90% kemudian turun 75%.

Hal ini seiring dengan keluarnya Keputusan Menteri PUPR No. 463 tahun 2018 tentang proporsi kredit pemilikan rumah sederhana. Penurunan porsi pendanaan dari pemerintah ini mulai berlaku enam hari lagi atau 20 Agustus 2018.

Terkait penurunan porsi pendanaan dari pemerintah ini, pada Selasa (14/8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui satuan kerjanya Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan adendum atau perubahan perjanjian kerjasama operasional dengan bank anggota.

Seiring dengan penurunan pendanaan pemerintah, Kementerian PUPR juga mengajak PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk ikut membantu bank dalam melakukan pendanaan.

Menurut Budi Haryono, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sinergi pemerintah, bank dan SMF ini diharapkan bisa mendukung keberhasilan program FLPP.

"SMF berkomitmen menyediakan dana jangka menengah panjang sebesar 25% kepada bank pelaksana," kata Budi, Selasa (14/8).

Masuknya SMF ini menurut Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi missmatch funding dalam penyaluran KPR FLPP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi