KONTAN.CO.ID - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah ditambah satu tahun prasekolah. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan bermutu, sejalan dengan amanat UUD 1945 dan target SDGs 2030.

Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujarnya, seperti yang dikutip dari laman Infopublik.id.

Ini Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Sebagai Bank Terbaik dan Teraman

Dasar Hukum dan Rencana Strategis

Program wajib belajar 13 tahun memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan ini sudah masuk dalam MPJPM 2025–2045 serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah juga sedang menyiapkan grand design wajib belajar prasekolah melalui koordinasi dengan sedikitnya 15 kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah menyiapkan strategi bertahap dengan fokus pada tiga aspek:

1. Akses – melalui pilot proyek PAUD–SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta penegerian PAUD, terutama di daerah 3T.

2. Mutu – peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi pendidik, hingga pengayaan kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital.

Baca Juga: Bidik Pasar Premium, LILLIPODS Tawarkan Konsep Paud Ala Finlandia

3. Tata Kelola – sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang terus meningkat.

“Kami realistis, dimulai dengan 1 tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar. Ini fase krusial untuk menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.

Kolaborasi dan Peran Masyarakat

Nia menegaskan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga peran Bunda PAUD.

“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” tambahnya.

Tonton: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 757,8 Triliun, Tunjangan Profesi Guru Non PNS Capai Rp 19,2 T

Saat ini, Kemendikdasmen sudah bermitra dengan lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai wilayah.

Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi besar bagi pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan, anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, serta motivasi belajar lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengikutinya.

“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan partisipasi semesta, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.

Selanjutnya: VIVO, Shell, BP, & Exxon Gandeng Pertamina, Begini 4 Kesepakatan Pembelian BBM Murni

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News