Pemerintah revisi kebijakan energi nasional



JAKARTA. Pemerintah sedang merancang kembali kebijakan energi nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Energi Nasional mengatakan, revisi ini lantaran kebijakan energi sudah tak sesuai lagi. SBY mengatakan, ada tiga masalah yang dihadapi. Pertama, SBY melihat ada masalah dalam konteks global. Menurutnya, dunia akan mengalami krisis energi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat. Saat ini jumlah penduduk dunia sudah sampai 7 miliar dan diperkirakan 2045 mencapai 9 miliar. "Kalau kita cerdas dan bijak, mari kita kembangkan kebijakan energi baik secara nasional maupun policy coordination. Supaya dunia terhindar dari konflik terbuka akibat sumber energi," ujarnya saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna Dewan Energi Nasional, Rabu (7/3). Masalah kedua berada dalam konteks nasional. SBY mengatakan, ada permintaan yang meningkat terhadap energi. Dengan demikian, dia berharap ada pengukuran terhadap potensi yang dimiliki negara baik minyak, gas maupun batu bara dan energi terbarukan.Masalah ketiga adalah mencakup gejolak harga minyak mentah. Menurutnya, kenaikan harga minyak sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami mencari opsi dan pilihan yang paling baik dan tepat," katanya. SBY pun mempersilahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik melaporkan dan mempresentasikan rancangan dan kebijakan energi nasional (KEN). Rancangan dan kebijakan energi nasional ini nantinya akan dibawa ke DPR untuk memperoleh persetujuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Edy Can