JAKARTA. Membaca selebaran "Indonesian Maids Now on SALE!!!", yang beredar di jalan-jalan negara Malaysia, tentu seluruh rakyat Indonesia akan langsung merasa tersinggung. Terlebih, secara harfiah dituliskan bahwa pramuwisma berkewarganegaraan Indonesia dijual atau diobral dengan tambahan tulisan diskon 40%. Hal ini tentu membuat rakyat Indonesia dan juga para tenaga kerja wanita yang tengah mengadu nasib di negeri Jiran itu, merasa dilecehkan dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Menurut Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning, sebagai rasa solidaritas sebangsa, tanggapan prihatin menjadi suatu hal yang lumrah. Namun menurut Ribka, patut diingat bahwa pelecehan, kekerasan, dan sebagainya yang terjadi melalui media selebaran atau secara verbal maupun non verbal yang dialami tenaga kerja Indonesia merupakan sebuah akibat. Akar penyebabnya adalah kurangnya instrospeksi diri pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara. "Selama pemerintah Indonesia masih bermental calo, masalah TKI akan terus ada. Pemerintah tidak ada niatan untuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sementara potensi membuka lapangan pekerjaan sangat terbuka luas," ungkap Ribka dalam pesan singkatnya kepada wartawan pada Selasa (30/10). Menurut Ribka, pemerintah Indonesia lebih cenderung menjadi makelar atau calo untuk merayu investor ketimbang memikirkan pembangunan industri berbasis tenaga kerja. Selain itu menurut Ribka, penderitaan buruh migran di negara tetangga sebenarnya juga tidak beda dengan apa yang dialami oleh buruh dalam negeri. "Jaminan kesejahteraan dan hak-hak normatif buruh banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih pro pengusaha dengan alasan menjaga iklim investasi dengan mengorbankan buruh," kata Ribka. Lebih lanjut Ribka menambahkan, jika pemerintah Indonesia ingin TKI-nya dihormati harkat martabatnya di negara-negara lain, maka pemerintah harus lebih dahulu mengangkat harkat martabat buruh dalam negeri. "Agar negara-negara lain pun tidak semena-mena memperlakukan TKI kita," pungkas Ribka.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah RI harus introspeksi penanganan TKI
JAKARTA. Membaca selebaran "Indonesian Maids Now on SALE!!!", yang beredar di jalan-jalan negara Malaysia, tentu seluruh rakyat Indonesia akan langsung merasa tersinggung. Terlebih, secara harfiah dituliskan bahwa pramuwisma berkewarganegaraan Indonesia dijual atau diobral dengan tambahan tulisan diskon 40%. Hal ini tentu membuat rakyat Indonesia dan juga para tenaga kerja wanita yang tengah mengadu nasib di negeri Jiran itu, merasa dilecehkan dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Menurut Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning, sebagai rasa solidaritas sebangsa, tanggapan prihatin menjadi suatu hal yang lumrah. Namun menurut Ribka, patut diingat bahwa pelecehan, kekerasan, dan sebagainya yang terjadi melalui media selebaran atau secara verbal maupun non verbal yang dialami tenaga kerja Indonesia merupakan sebuah akibat. Akar penyebabnya adalah kurangnya instrospeksi diri pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara. "Selama pemerintah Indonesia masih bermental calo, masalah TKI akan terus ada. Pemerintah tidak ada niatan untuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sementara potensi membuka lapangan pekerjaan sangat terbuka luas," ungkap Ribka dalam pesan singkatnya kepada wartawan pada Selasa (30/10). Menurut Ribka, pemerintah Indonesia lebih cenderung menjadi makelar atau calo untuk merayu investor ketimbang memikirkan pembangunan industri berbasis tenaga kerja. Selain itu menurut Ribka, penderitaan buruh migran di negara tetangga sebenarnya juga tidak beda dengan apa yang dialami oleh buruh dalam negeri. "Jaminan kesejahteraan dan hak-hak normatif buruh banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih pro pengusaha dengan alasan menjaga iklim investasi dengan mengorbankan buruh," kata Ribka. Lebih lanjut Ribka menambahkan, jika pemerintah Indonesia ingin TKI-nya dihormati harkat martabatnya di negara-negara lain, maka pemerintah harus lebih dahulu mengangkat harkat martabat buruh dalam negeri. "Agar negara-negara lain pun tidak semena-mena memperlakukan TKI kita," pungkas Ribka.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
