JAKARTA. Pemerintah akan merevisi daftar buku biru atau blue book yang memuat rencana pinjaman proyek mereka selama lima tahun ke depan. Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, revisi tersebut dilakukan setelah lahirnya Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

Lahirnya AIIB, lembaga pembiayaan yang digagas Pemerintah China tersebut telah memperbanyak sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah. Bambang mengatakan, untuk merevisi daftar pinjaman proyek tersebut saat ini pihaknya telah meminta masukan dan usulan dari sejumlah kementerian yang bertugas bangun infrastruktur.

Salah satunya, Kementerian Perhubungan. Kementerian tersebut sudah mengusulkan agar beberapa proyek yang menjadi tugas mereka, salah satunya proyek kereta api, bisa dimasukkan ke dalam daftar proyek yang bisa didanai utang. "Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan daerah juga mengusulkan," katanya pekan kemarin (14/2).

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

Sayang, Bambang belum merinci berapa tambahan utang proyek yang akan diambil pemerintah melalui revisi blue book tersebut. Pemerintah pertengahan tahun 2015 lalu menetapkan  buku biru yang memuat rencana pinjaman pemerintah, utang yang akan dihimpun oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, dalam buku tersebut pemerintah berencana menarik utang US$ 39,9 miliar untuk mendanai 116 proyek infrastruktur yang akan mereka kerjakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Wisman menambahkan, walaupun menyiapkan rencana sebesar US$ 39,9 miliar, pemerintah tidak akan menarik semua utang yang mereka rencanakan. Pemerintah menargetkan hanya akan menarik US$ 5 miliar saja per tahun.

Dengan kata lain, dalam waktu lima tahun pemerintah hanya menargetkan akan menyerap rencana pinjaman sebesar US$ 25 miliar saja.  "Jadi US$ 39,9 miliar itu hanya penyediaan dan rencana, target penyerapan seperti biasa hanya US$ 25 miliar," katanya beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo sementara itu mengatakan, utang dipilih oleh pemerintah karena pemerintahannya memandang bahwa sampai saat ini rasio utang Indonesia terhadap GDP masih berada di bawah 25%. Rasio tersebut menurutnya masih aman.

Selain itu, utang juga dipilih karena pemerintah memandang infrastruktur sebagai sektor produktif dan bisa mendorong pembangunan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News