KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif investasi dengan imbal hasil yang dinilai kompetitif dibandingkan deposito. Deputi Direktur Pembiayaan Syariah/Ketua Tim Kerja Pengelolaan Portofolio SBSN, Suharianto menyebut imbal hasil SBSN berpotensi berada di sekitar 7%, sementara pajak atas imbal hasil sukuk lebih rendah.

Suharianto mengatakan, tingkat imbal hasil tersebut menarik jika dibandingkan dengan bunga deposito yang berada di kisaran 3%-4%.

"Kalau kita lihat dari sisi return-nya, kalau dibandingkan deposito-deposito 3-4% sudah lumayan, gitu ya. Nah, ini kita bisa tawarkan dengan imbalan 7%," ujar Suharianto dalam paparannya saat acara Seminar Manfaat Sukuk Negara kepada stakeholder kampus perguruan tinggi, Senin (10/8/2026).

Meski demikian, Suharianto menyebut angka 7% tersebut mengacu pada perkembangan imbal hasil surat berharga negara konvensional. Ia mengatakan, imbal hasil SBSN, khususnya SR025 yang akan ditawarkan kepada investor ritel, diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan instrumen konvensional tersebut.

Baca Juga: BI Perluas Instrumen DHE SDA, Kini Bisa Ditempatkan di SUN dan SBSN Valas

"Nah, saat ini bocoran kemarin yang konvensional, yang untuk ORI, itu bisa 7%. Wow banget ya," katanya.

Suharianto menyebut SR025 akan memasuki masa penawaran pada 21 Agustus 2026. Instrumen tersebut memiliki tenor tiga dan lima tahun dan dapat menjadi pilihan investasi bagi investor individu.

"Insyaallah nanti SR025 yang kita akan terbitkan, masa penawaran mulai tanggal 21 Agustus," ujar dia.

Selain potensi imbal hasil yang kompetitif, Suharianto menyoroti keunggulan dari sisi perpajakan. Ia mengatakan investasi sukuk dikenakan pajak sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan instrumen lain yang disebutnya dikenakan pajak 20%.

"Tadi di awal Pak Deni sudah spill, investasi kita di sukuk hanya dikenakan pajak 10%, kalau yang lain 20%," katanya.

Menurut Suharianto, kombinasi imbal hasil dan pajak tersebut menjadi salah satu daya tarik SBSN bagi investor, terutama bagi investor yang mencari alternatif selain deposito.

Baca Juga: Pemerintah Raup Rp 22,62 Triliun dari Penjualan Sukuk Tabungan ST016

SBSN juga memiliki karakteristik berbeda dari instrumen konvensional karena diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan underlying berupa aset dan proyek pemerintah. Dari sisi struktur akad, SBSN dapat menggunakan antara lain akad ijarah dan wakalah.

Namun, Suharianto mengingatkan investor tetap memperhatikan risiko pasar, terutama untuk SBSN yang bersifat tradable. Investor yang menjual instrumen sebelum jatuh tempo dapat mengalami kerugian apabila harga pasar sedang turun.

"Kalau seandainya Bapak-Ibu hold sampai maturity, itu pasti uangnya utuh. Tapi kalau Bapak-Ibu jual di masa tenor tersebut ternyata posisinya lagi merugi, berarti berkurang uangnya," jelasnya.

Dengan karakteristik tersebut, SBSN menjadi salah satu instrumen yang ditawarkan pemerintah untuk memperluas pilihan investasi masyarakat sekaligus mendukung pembiayaan APBN.

Baca Juga: BI Perluas Penempatan DHE SDA, Kini Bisa di SUN dan SBSN Valas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News