KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana sebesar Rp 4,5 triliun untuk pembiayaan rumah subsidi. Pembiayaan rumah subsidi ini dilakukan dengan mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lana Winayanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR bilang rencana penyaluran FLPP 2018 terdiri dari Rp 2,2 triliun melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Sisanya Rp 2,3 triliun melalui optimalisasi pengembalian pokok," kata Lana dalam keterangan resmi, Kamis (21/12). Dana ini untuk penyediaan 42.000 unit rumah.

Untuk mensukseskan ini, Kementerian PUPR mengoptimalkan peran pengelola dana investasi pembiayaan pemerintah untuk program rumah subsidi. Peran pengelona dana program rumah subsidi ini diserahkan ke pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP).

PPDPP merupakan satuan kerja, yang bertangung jawab langsung ke Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Dirjen Pembiayaan Perumahan.

Untuk menyalurkan FLPP tahun depan, pemerintah menggandeng 6 bank nasional dan 34 bank daerah. Enam bank umum penyalur FLPP tahun depan Bank Artha Graha, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, dan Bank Mayora.

Tahun ini sampai 19 Desember 2017, realisasi penyaluran FLPP sebesar Rp 30,68 triliun kepasa 517.558 unit rumah. Penerima KPR subsidi tahun ini mayoritas 74% berasal dari pegawai swasta dan 13% dari PNS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati