JAKARTA. Setelah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bergulir sejak Oktober 2010 lalu, kini pemerintah sedang mempersiapkan konsep serupa untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. “Kalau FLPP kan untuk kategori orang yang punya penghasilan 2,5 juta sampai 4,5 juta. Sekarang kita sudah mulai berpikir untuk yang di bawah itu,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, di Jakarta Senin (28/2).

Suharso menjelaskan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. Kelompok masyarakat ini dia bilang pada umumnya tidak bankable sehingga tidak bisa mengikuti program FLPP. “Nah, sekarang kita dorong supaya dia bisa bankable. Dengan cara penyediaan rumah, yang mungkin bisa kita lakukan adalah tanpa uang muka. Jadi dia bisa membayar selama 15 tahun sekitar Rp 200 ribuan tanpa uang muka,” jelasnya.

Program ini, kata dia merupakan inisiatif baru yang dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada Selasa (22/2) lalu. Waktu itu, SBY mengatakan pemerintah akan membangun rumah murah senilai Rp 20-25 juta.

Menurut Suharso, pemerintah menargetkan program ini bergulir tahun depan. “Tapi kita akan coba, kalau bisa tahun ini sebagian kita dahulukan,” ujarnya. Anggaran untuk program ini akan diambil dari pos yang berbeda dengan anggaran FLPP yang sedang bergulir saat ini.

Nah, untuk pembangunan perumahannya nanti dilakukan oleh BUMN. “BUMN itu yang nanti kita PSO-kan,” ujarnya. Sedangkan, tanah disiapkan oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Mengenai mekanisme untuk mendapatkan rumah murah itu, Suharso mengaku masih akan mengkaji lebih lanjut.”Yang terpikirkan, kita ingin mencoba menggandeng dengan data base-nya KUR, karena data KUR itu kan sudah ada di perbankan. Jadi lebih one need one address dan eligible itu sudah jelas di sana. Mungkin kluster ini yang akan kita coba,” ujarnya.

Dalam acara retreat di Bogor, Presiden SBY juga berjanji menyediakan rumah sangat murah senilai Rp 5-10 juta. Menurut Suharso, program tersebut sedang dilakukan Kemenpera dalam bentuk bantuan pembangunan rumah swadaya. “Selama ini kan 5 juta kita berikan untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat, misalnya kalau dia enggak punya lantai atau enggak punya dinding, kita kasih bantuan,” ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan Rp 10 juta dia bilang dilakukan untuk pembangunan rumah baru melalui mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Permukiman. Bentuknya dia bilang, peningkatan kualitas rumah dan stimulan pembangunan baru secara swadaya dan bantuan sertifikasi rumah swadaya. Selain itu, pemerintah juga membantu dalam penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas (PSU). “Hanya saja jumlahnya memang masih sangat terbatas,” akunya.

Tahun 2011 ini pemerintah menyiapkan paket bantuan sebanyak 12.500 unit untuk peningkatan kualitas rumah swadaya, 12.500 unit rumah swadaya baru,12.500 untuk PSU, dan sertifikasi 7.500 unit rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.