KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menanggung seluruh kewajiban pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran angsuran perdana dijadwalkan mulai dilakukan pada September 2026.

Purbaya mengungkapkan, total pembiayaan kredit KDMP diperkirakan mencapai sekitar Rp 240 triliun. Dana tersebut berasal dari penyaluran kredit kepada lebih dari 80.000 koperasi desa dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 3 miliar untuk setiap koperasi.

Ia menjelaskan, skema pembiayaan tersebut memiliki jangka waktu enam tahun. Dengan tenor tersebut, pemerintah memperkirakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman mencapai sekitar Rp 40 triliun setiap tahun, di luar pembayaran bunga.

"Itu kan Rp 240 triliun kreditnya. Kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu pokoknya jatuh Rp 40 triliunan, tambah bunga sedikit," kata Purbaya dalam Media Briefing, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Mensesneg Sebut Presiden Akan Putuskan Calon Pengganti Gubernur BI pada Pekan Ini

Meski demikian, Purbaya menilai dukungan APBN tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian desa. Menurutnya, keuntungan usaha koperasi nantinya akan dinikmati masyarakat melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), sementara aset koperasi akan menjadi milik desa.

"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi, tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya," katanya.

Purbaya juga memastikan pembayaran cicilan pertama tidak akan mengalami keterlambatan. Pemerintah berkomitmen mulai memenuhi kewajiban pembayaran kredit KDMP pada September 2026 sesuai jadwal.

"Yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News