KONTAN.CO.ID - Pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 399,24 triliun. Jumlah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menutup defisit anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jumlah ini turun lebih dari Rp 65 triliun dibanding dalam APBN-P 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9). Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Robert Pakpahan memperinci, jumlah pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 414,7 triliun dan penarikan pinjaman sebesar negatif Rp 15,48 triliun. Menurut Robert, penerbitan SBN akan dilakukan melalui penerbitan SBN rupiah sebesar 70%-80% dari total penerbitan melalui penerbitan surat utang negara (SUN), surat berharga negara syariah (SBSN), non lelang (Obligasi Ritel atau ORI dan sukuk ritel atau sukri), dan private placement. "Tenornya dominan menengah-panjang menaikkan size jangka pendek untuk efisiensi biaya dan untuk mendukung likuiditas pasar," kata Robert. Sementara porsi penerbitan SBN valas sebesar 20%-30% melalui tiga mata uang, yakni dollar AS, euro, dan yen Jepang. Sementara sumber utang lainnya yaitu pinjaman bersifat negatif, sebab "Kami akan lebih banyak bayar pokok pinajamn dibanding pinjaman baru," kata Robert. Adapun pinjaman dalam negeri tahun depan ditarget sebesar Rp 3,14 triliun. Dan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,62 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah siap terbitkan utang Rp 399,24 triliun
KONTAN.CO.ID - Pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 399,24 triliun. Jumlah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menutup defisit anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jumlah ini turun lebih dari Rp 65 triliun dibanding dalam APBN-P 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9). Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Robert Pakpahan memperinci, jumlah pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 414,7 triliun dan penarikan pinjaman sebesar negatif Rp 15,48 triliun. Menurut Robert, penerbitan SBN akan dilakukan melalui penerbitan SBN rupiah sebesar 70%-80% dari total penerbitan melalui penerbitan surat utang negara (SUN), surat berharga negara syariah (SBSN), non lelang (Obligasi Ritel atau ORI dan sukuk ritel atau sukri), dan private placement. "Tenornya dominan menengah-panjang menaikkan size jangka pendek untuk efisiensi biaya dan untuk mendukung likuiditas pasar," kata Robert. Sementara porsi penerbitan SBN valas sebesar 20%-30% melalui tiga mata uang, yakni dollar AS, euro, dan yen Jepang. Sementara sumber utang lainnya yaitu pinjaman bersifat negatif, sebab "Kami akan lebih banyak bayar pokok pinajamn dibanding pinjaman baru," kata Robert. Adapun pinjaman dalam negeri tahun depan ditarget sebesar Rp 3,14 triliun. Dan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,62 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
