KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan arah baru pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendorong pemerataan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di tengah tekanan global serta risiko perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan pengembangan transmigrasi dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni revitalisasi dan transformasi. Revitalisasi difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke

“Kami memiliki 154 kawasan transmigrasi yang harus dipastikan memiliki infrastruktur dasar yang layak agar bisa menjadi kawasan produktif dan berdaya saing,” tutur AHY dalam town hall meeting di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Kamis (5/2/2026). 

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Baca Juga: Danantara Wajibkan BUMN Belanja ke Sesama Pelat Merah, Ombudsman Ungkap Hal Ini

Program transformasi diarahkan untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Pemerintah menyiapkan tiga kawasan percontohan, yakni Barelang, Mamuju, dan Salor di Merauke, Papua Selatan, sebagai model pembangunan kawasan transmigrasi lintas wilayah dan zona waktu.

AHY menegaskan, potensi lahan menjadi keunggulan utama transmigrasi. Saat ini terdapat sekitar 3,1 juta hektare lahan transmigrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Sekitar 3,1 juta hektare lahan transmigrasi masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana lahan, tenaga kerja, industri, dan off-taker bisa dipertemukan sejak awal,” katanya.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, transmigrasi juga diposisikan sebagai penopang ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. AHY menekankan pembangunan kawasan harus memiliki daya tahan terhadap krisis iklim dan bencana alam.

“Kami ingin kawasan transmigrasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga tahan terhadap risiko bencana dan mampu menopang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah membuka peluang pengembangan kawasan transmigrasi di luar sektor pertanian, termasuk energi baru terbarukan, industri hilir, hingga pusat data.

AHY mencatat sektor energi menyumbang sekitar 55% emisi karbon nasional, sehingga pengembangan kawasan transmigrasi dinilai relevan untuk mendukung agenda transisi energi dan investasi berkelanjutan.

Baca Juga: BPS : Sebanyak 52,75% Penduduk Miskin di Indonesia Berada di Pulau Jawa

“Transmigrasi harus memberi nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi nyata pada pembangunan wilayah,” pungkas AHY.

Selanjutnya: Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tumbuh Lebih Tinggi di Tahun 2026, Ini Faktornya

Menarik Dibaca: Promo Valentine Indomaret Periode 5-18 Februari 2026, Aneka Cokelat Hemat hingga 30%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News