KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan dua payung hukum baru dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM. Dua Permen ESDM tersebut dirancang untuk mengatur pengetatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan BBM rendah sulfur yang direncanakan akan meluncur pada Oktober 2024. Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, dua Permen ESDM tersebut telah dibahas dan saat ini sedang menunggu kesiapan operasionalnya. "Satu Permen ESDM melegalisasi mengenai kategori konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan satu lagi soal BBM rendah sulfur," kata Agus saat ditemui dalam acara temu media di Jakarta, Senin (9/9).
Agus menuturkan legalisasi mengenai kategori konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini agar penerima subsidi bisa tepat sasaran.
Ihwal rencana peluncuran produk BBM sulfur, kata Agus, mengingat emisi selama ini sebagian besar dihasilkan dari transportasi sehingga BBM harus bisa lebih bersih. Untuk itu, produk BBM rendah sulfur ini pun harganya akan jauh lebih mahal. Baca Juga: Sinyal Pertalite dan Solar Bakal Distop dari Pasar "Iya lebih mahal. Dua Permen ESDM [akan terbit] berbarengan," pungkas Agus. Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengatakan, untuk BBM rendah sulfur harus dipastikan ketersediaannya di setiap titik SPBU di sepanjang jalur logistik atau ekonomi. "Selain ketersediaan, harga BBM rendah sulfur jangan naik. Kalau harganya naik, sekarang saja ekonomi kita sudah turun, daya beli turun. Jangan dibebani lagi dengan hal-hal yang mengangkat harga bahan pokok," ujar Mahendra kepada Kontan, Senin (9/9). Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menuturkan kebijakan menegaskan kebijakan pengetatan pembelian bahan bakar akan berpengaruh kepada pengguna bus yang akan berpengaruh ke ekonomi masyarakat. Catatan Kontan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur yang akan dirilis pada Oktober 2024. "Jadi, kita bisa mengurangi emisi karbon dengan energi hijau di negara ini, mulai pada bulan depan," kata Luhut. Pemerintah akan membuat skenario untuk meningkatkan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu melalui produk BBM rendah sulfur dan emisi Deputi Koordinator Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan awalnya pihaknya menargetkan regulasi BBM rendah sulfur selesai pada 17 Agustus 2024, namun harus mundur ke September karena adanya alasan teknis. "Enggak (17 Agustus), tadinya kita ada target tapi secara teknis butuh waktu yang lebih panjang. Intinya sebelum masa pemerintahan ini berakhir, apa yang akan kita laksanakan adalah perangkat regulasinya yang kita targetkan selesai dan termasuk penugasannya," ungkapnya saat ditemui Kontan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (09/08). Ia menegaskan tanggal 1 September 2024 adalah finalisasi dari regulasi produk BBM rendah sulfur tersebut, sedangkan untuk penyelenggaraan secara teknis akan disesuaikan dengan kesiapan Pertamina. "Kita rencananya saat ini, seperti yang saya sampaikan kemarin 1 September, yang kita mau finalize regulation-nya. Untuk teknisnya kita harus lihat juga persiapan Pertamina," tambah dia.
Kemudian terkait harga, Rachmat mengungkap bahwa harga BBM rendah sulfur akan sama dengan harga biosolar. Adapun untuk diketahui harga biosolar saat ini adalah Rp6.800 per liter. "Harganya tetap, kualitasnya lebih baik. yang saat ini kita design," katanya.
Baca Juga: PLN Geber Pengembangan Hidrogen Untuk Energi Baru Masa Depan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
