KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Ketersediaan lahan dinilai menjadi salah satu faktor penentu guna menarik minat para penanam modal dalam program PLTS 100 GW.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman menyatakan, inisiatif ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di sektor energi baru terbarukan. 

"Bagus kalau pemerintah sudah menyiapkan lahan sejumlah itu, karena faktor lahan menjadi salah satu kunci sukses program PLTS 100 GW. Ini akan lebih memberikan daya tarik kuat bagi investor," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (3/6/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Harga Avtur Turun 10% di Juni 2026, Begini Alasan Pertamina Patra Niaga

Saleh menjelaskan, pemilihan lokasi di Pulau Jawa sangat strategis mengingat posisinya sebagai pusat beban listrik nasional dengan permintaan yang terus tumbuh. 

"Pulau Jawa adalah konsumen terbesar listrik dan banyak industri yang akan berkembang misalnya data center yang akan lebih memilih sumber energi terbarukan termasuk PLTS," jelasnya.

Dari sisi efisiensi infrastruktur, ia menyarankan agar pemanfaatan lahan ini juga mempertimbangkan interkoneksi dengan jaringan transmisi listrik yang sudah ada. 

"Tentu pemilihan lahan yang relatif dekat dengan infrastruktur pembangkit seperti gardu induk agar menghemat pembiayaan," katanya.

Guna meminimalkan dampak sosial dan lingkungan, DEN mendorong agar lahan yang dioptimalkan bukan merupakan kawasan pertanian aktif atau kawasan produktif lainnya. 

"Lahan-lahan yang digunakan diharapkan juga termasuk lahan-lahan yang kurang produktif dan juga memanfaatkan bendungan-bendungan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa proyek berskala besar ini merupakan bagian dari eksekusi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Ekspor Sektor Pertambangan Menyusut 8,44% Imbas Penurunan Ekspor Batubara

"Kita berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt. PLTS 100 gigawatt, berarti kita juga memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi dalam negeri," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Yuliot mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun regulasi serta penyiapan lahan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.  

Dia mengatakan langkah awal difokuskan pada penyelesaian rancangan peraturan presiden (perpres) guna menyinkronkan proses perizinan yang berada di bawah kewenangan berbagai instansi terkait. 

"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Untuk rancangan peraturan presidennya, ini kita juga di samping izin prakarsa, paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga," jelasnya.

Selain regulasi, lanjut Yuliot, pemerintah juga mengamankan ketersediaan lahan dengan pembangunan kapasitas sebesar 17 GW yang dilengkapi infrastruktur pendukung pendamping. 

Kementerian ESDM menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengidentifikasi serta memetakan area potensial yang siap digunakan dalam waktu dekat. 

"Kami dari Kementerian ESDM juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Percepatan yang pertama 17 gigawatt terlebih dahulu, dan juga ada battery energy storage system atau BESS yang kita bangun sekitar 33 gigawatt," ungkapnya. 

Baca Juga: BDx Kantongi Komitmen Listrik 1,2 GW dari PLN, Terbesar Untuk Data Center

Berdasarkan hasil identifikasi bersama tersebut, pemerintah telah memetakan puluhan ribu hektare lahan potensial yang berlokasi di wilayah Pulau Jawa. 

Area ini nantinya akan melewati proses peninjauan dan validasi lebih lanjut secara kolaboratif bersama instansi terkait serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare. Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi bersama. Nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," paparnya.

Tahapan berikutnya, memastikan interkoneksi infrastruktur jaringan transmisi serta gardu induk agar pasokan listrik dari lahan tersebut dapat tersalurkan dengan optimal. 

"Jadi nanti secara infrastruktur kita akan yang terkait dengan transmisi, ketersediaan untuk gardu induk ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News