JAKARTA. Delapan tahun sudah berjalan sejak penerapan aturan mengenai otonomi khusus di wilayah Papua. Namun, percepatan pembangunan yang diharapkan terjadi dengan penetapan status otonomi khusus terebut masih belum terelasisasi optimal. Padahal, alokasi dana otonomi yang dikucurkan ke wilayah yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua Barat ini cukup besar.Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, hingga tahun 2010, total alokasi APBN untuk provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 22 triliun. Alokasi tersebut merupakan alokasi APBN tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia."Anggaran otsus (otonomi khusus) ini kan ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat, memang pemerintah melihat ada kemajuan. Angka kemiskinan sudah menunjukkan penurunan tapi masih kurang memadai. Ini disebabkan kurangnya dukungan terhadap sektor riil," papar Hatta.Sayangnya, Ketua Umum PAN ini tak merinci berapa persentase penurunan kemiskinan yang terjadi. Yang jelas, tahun ini ada sekitar 35% penduduk miskin di Provinsi Papua Barat dan 37% di Provinsi Papua. Itu sebabnya, Hatta menilai perlu dilakukan perubahan konsep pembangunan di wilayah Papua.“Kalau selama ini hanya berbasis komoditas tanpa melibatkan penuh komunitas yang ada di situ, ke depan, tidak lagi demikian. Harus community dan commodity based. Pemerintah juga akan membangun kluster-kluster ekonomi baru di Papua dan Papua Barat.”Ada lima kluster yang bakal dikembangkan pemerintah dengan melibatkan pusat, daerah, dan swasta. Kelima kluster tersebut memiliki spesifikasi komoditas masing-masing. Pertama, kluster pangan dan energi di Merauke. Kedua, kluster energi di Sorong. Ketiga, kluster mineral di Timika. Keempat, kluster pertanian dan perkebunan di Manokwari. Kelima, kluster manufaktur di Jayapura.“Kita akan mulai secepatnya. Daerah sudah mengusulkan. Untuk yang Merauke kan perencanaanya sudah selesai, empat lainnya sedang kita matangkan. Kalau ini semua berjalan minimal perekonomian di Papua bisa tumbuh 7% hingga 2014,” imbuh Hatta yakin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah siapkan 5 kluster ekonomi di Papua & Papua Barat
JAKARTA. Delapan tahun sudah berjalan sejak penerapan aturan mengenai otonomi khusus di wilayah Papua. Namun, percepatan pembangunan yang diharapkan terjadi dengan penetapan status otonomi khusus terebut masih belum terelasisasi optimal. Padahal, alokasi dana otonomi yang dikucurkan ke wilayah yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua Barat ini cukup besar.Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, hingga tahun 2010, total alokasi APBN untuk provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 22 triliun. Alokasi tersebut merupakan alokasi APBN tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia."Anggaran otsus (otonomi khusus) ini kan ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat, memang pemerintah melihat ada kemajuan. Angka kemiskinan sudah menunjukkan penurunan tapi masih kurang memadai. Ini disebabkan kurangnya dukungan terhadap sektor riil," papar Hatta.Sayangnya, Ketua Umum PAN ini tak merinci berapa persentase penurunan kemiskinan yang terjadi. Yang jelas, tahun ini ada sekitar 35% penduduk miskin di Provinsi Papua Barat dan 37% di Provinsi Papua. Itu sebabnya, Hatta menilai perlu dilakukan perubahan konsep pembangunan di wilayah Papua.“Kalau selama ini hanya berbasis komoditas tanpa melibatkan penuh komunitas yang ada di situ, ke depan, tidak lagi demikian. Harus community dan commodity based. Pemerintah juga akan membangun kluster-kluster ekonomi baru di Papua dan Papua Barat.”Ada lima kluster yang bakal dikembangkan pemerintah dengan melibatkan pusat, daerah, dan swasta. Kelima kluster tersebut memiliki spesifikasi komoditas masing-masing. Pertama, kluster pangan dan energi di Merauke. Kedua, kluster energi di Sorong. Ketiga, kluster mineral di Timika. Keempat, kluster pertanian dan perkebunan di Manokwari. Kelima, kluster manufaktur di Jayapura.“Kita akan mulai secepatnya. Daerah sudah mengusulkan. Untuk yang Merauke kan perencanaanya sudah selesai, empat lainnya sedang kita matangkan. Kalau ini semua berjalan minimal perekonomian di Papua bisa tumbuh 7% hingga 2014,” imbuh Hatta yakin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BERITA TERKAIT
Keuangan