KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 500 unit hunian tetap (huntap) serta dana Rp5 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, 500 huntap tersebut akan dibangun melalui skema gotong royong dengan melibatkan sektor swasta. Sementara itu, dana Rp 5 miliar disiapkan untuk membantu renovasi rumah warga yang terdampak bencana.

“Kami sudah siapkan di NTT, 500 rumah hunian tetap. Dan juga dana 5 miliar rupiah untuk membantu teman-teman NTT,” kata Ara sapaan akrab Maruarar saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Keracunan MBG di Sidoarjo Tembus 512 Orang, Komisi X DPR Minta BGN Perbaiki SOP

Ara bilang, pembangunan huntap masih menunggu penetapan lokasi lahan dari pemerintah daerah. Saat ini, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT agar titik pembangunan dapat segera ditentukan.

“Saya sudah bicarakan dengan Gubernur, Medagri, melalui telepon dan Zoom, supaya bisa segera ditentukan titiknya. Titik lahan itu adalah kewenangan daerah, kalau memang sudah tentu, teman-teman swasta sudah siap membangun,” ujarnya.

Kebutuhan hunian pascagempa di NTT tergolong besar. Berdasarkan data sementara per 1 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 97.215 rumah mengalami kerusakan akibat gempa.

Kerusakan tersebut terdiri dari 27.294 rumah rusak berat, 22.137 rumah rusak sedang, dan 47.784 rumah rusak ringan.

Untuk memastikan data penerima bantuan lebih akurat, BNPB mulai menyiapkan proses verifikasi melalui perekrutan tim penilai atau assessor dan enumerator. Tim tersebut nantinya akan melakukan pendataan warga terdampak secara lebih rinci dengan skema by name by address.

Hasil pendataan kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan hunian maupun perbaikan rumah diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak.

Baca Juga: Komisi X DPR Minta BPS Tuntaskan Perbaikan Desil DTSEN Maksimal Dua Minggu

Di tengah skala kerusakan tersebut, Ara menegaskan percepatan penyediaan hunian diperlukan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di pengungsian.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Kementerian PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema gotong royong dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan hunian masyarakat terdampak gempa di NTT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News