KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan BMN di bidang EBT.

Pasalnya, salah satu langkah atau upaya dalam melakukan transisi energi adalah dengan penyediaan BMN dan pembangunan infrastruktur EBT.

Kepala Pusat Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumartono menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 483,11 miliar untuk pembangunan BMN Infrastruktur EBT di tahun 2022. 

Adapun anggaran sebesar Rp 483,11 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan BMN Infrastruktur EBT dengan target 33.476 unit.

Baca Juga: Pemerintah Lakukan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Infrastruktur EBT

"Terkait BMN EBT ini memang semuanya berupa peralatan mesin atau bangunan. Jadi kita gak beli tanah, hanya benar-benar peralatan mesin saja yang terpasang di sana. Jadi nggak ada lahan," ujar Sumartono dalam bincang DJKN, Jumat (22/7).

Adapun secara rinci, anggaran Rp 483 miliar diperuntukkan untuk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) MYC Tahun ke-2 sebanyak 1.454 unit dengan anggaran Rp 19,73 miliar dan PJU-TS Single Year sebanyak 20.546 unit dengan anggaran Rp 301,65 miliar.

Selanjutnya juga diperuntukkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebanyak 108 unit dengan anggaran Rp 59,64 miliar, Alat Penyaur Daya Listrik (APDAL) MYC Tahun ke-2 unit sebanyak 11.365 unit dengan anggaran Rp 78,30 miliar.

Dan terakhir Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 3 unit dengan anggaran sebesar Rp 23,7 miliar.

Baca Juga: Seleksi Mitra Strategis, Begini Jadwal Pembangunan Smelter Nikel Central Omega (DKFT)

Sementara itu mulai tahun 2021, Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) melaksanakan program baru yaitu pemasangan Paket APDAL bagi masyarakat yang berada di wilayah desa yang belum terjangkau jaringan listrik, utamanya di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang akan menjangkau 215 desa dengan sebanyak 12.597 unit.

"Penerima hibah BMN Paket APDAL adalah pemerintah desa setempat yang menerima dan mengelola Paket APDAL termasuk cadangan APDAL," kata Sumartono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi