JAKARTA. Pemerintah menyiapkan dana awal tahun untuk menjamin kegiatan operasional kementerian dan lembaga berjalan dengan baik di tahun 2014.

Dana ini berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan operasional di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) berjalan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 dicairkan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar Rp 40 triliun untuk kebutuhan pendanaan awal tahun.

Dana sebesar Rp 40 triliun itu adalah dana yang akan digunakan untuk kebutuhan pengeluaran pemerintah selama satu bulan pertama 2014. Dana operasional yang disiapkan pada tahun 2014 ini tidak jauh beda dengan dana operasional yang disiapkan di 2013, yaitu sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun.

Askolani menuturkan, dana tersebut berasal dari cash flow serta sisa uang (SILPA) yang masih belum digunakan di tahun 2013. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun ini diperkirakan pemerintah berada di bawah RP 10 triliun. "Kemungkinan akan lebih kecil dari tahun lalu (2012)," ujar Askolani, akhir pekan lalu. Sebagai informasi, pemerintah berhasil membukukan SILPA tahun 2012 sebesar Rp 34 triliun. SILPA yang lebih kecil ini diakibatkan realisasi pendapatan yang masuk jauh lebih kecil dibandingkan uang yang keluar.

Misalnya, untuk realisasi penerimaan pajak saja hingga 7 November 2013 baru mencapai Rp 721,74 triliun atau baru 72,52% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar RP 995,21 triliun. Namun, perkiraan SILPA ini akan terus berubah hingga akhir tahun. Sebelumnya, pada Oktober 2013 kemarin pemerintah memperkirakan akan terjadi SILPA di atas Rp 10 triliun.

Perubahan ini akan terus terjadi melihat perkembangan pendapatan dan pembiayaan yang digelontorkan setiap waktunya. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Enny Sri Hartati mengatakan, dana operasional Rp 40 triliun itu harus jelas statusnya.

Misal, apakah sebagai dana talangan untuk membiayai anggaran sementara di awal tahun atau sebagai dana tambahan keseluruhan biaya operasional.

Jika digunakan sebagai dana tambahan, maka tentu akan menjadi persoalan baru dalam APBN 2014, sama halnya dengan dana optimalisasi Rp 27 triliun. Sedangkan kalau sebagai dana talangan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan. Karena, "untuk mempercepat anggaran di triwulan I 2013 harus ada ketersediaan anggaran," papar Enny. Menurut Enny, selama ini memang dari Januari hingga Maret setiap tahunnya selalu ada permasalahan mengenai ketidaktersediaan dana. Ini tentu harus dipikirkan pemerintah. Dan masalah ini juga menjadi salah satu penyebab minimnya realisasi belanja K/L hingga akhir tahun. Proses pencairan anggaran yang lemah di awal tahun ini perlu diperbaiki pemerintah. Birokrasi pencairan yang tidak efektif ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi setiap tahunnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan