Pemerintah Siapkan Dana Cadangan Pesangon, OJK Dorong Dikelola Industri Dana Pensiun



KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus yang ditunjuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Menanggapi aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar pengelolaannya tetap melibatkan industri dana pensiun (Dapen). 

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan DCP sebaiknya masuk dalam kategori dana pensiun. Dengan begitu, pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program pensiun, baik BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.


Baca Juga: AFPI Dorong Fintech Pindar Tekan Biaya Operasional demi Dongkrak Profitabilitas

"Intinya harus itu dana pensiun (DCP). Kalau tidak, itu bukan dana pensiun karena dana pensiun itu tetap punya karakteristik dan insentif yang berbeda dengan dana-dana biasa," ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11/2026). 

Menurut Ogi, apabila DCP dikelola di luar ekosistem dana pensiun, terdapat risiko dana cadangan pesangon yang selama ini ditempatkan di DPLK berpindah ke lembaga khusus bentukan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan aset industri dana pensiun.

Padahal, pengembangan industri dana pensiun menjadi salah satu agenda pendalaman pasar keuangan nasional. Ogi menyebut, aset dana pensiun ditargetkan mencapai 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sementara itu, posisi saat ini masih sekitar 28% dari PDB.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menambahkan, pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas harmonisasi pengelolaan dana pesangon agar dapat masuk dalam kategori dana pensiun.

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Berpotensi Berdampak Pada Pendanaan Modal Ventura dari Luar Negeri

Iwan memperkirakan, dana kompensasi pesangon yang selama ini dikelola industri mencapai sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun.

Menurutnya, pengelolaan dana tersebut tidak hanya berkaitan dengan akumulasi dana, tetapi juga administrasi kepesertaan, penentuan pihak yang berhak menerima manfaat, hingga pengaturan waktu pencairan.

"Harapan kami, ini kemudian tetap bisa dikelola sebagai portofolio dana pensiun dan kemudian kita juga berharap nanti OJK bisa membantu mengawasi," kata Iwan.

Baca Juga: Jasindo Kembangkan Asuransi Parametrik untuk Petani

Dia menjelaskan, terdapat sekitar 23 kondisi atau pemicu yang dapat menyebabkan dana kompensasi pesangon dicairkan. Salah satunya ketika pekerja memasuki usia pensiun. 

Oleh karena itu, pengelolaan DCP perlu memperhatikan kesesuaian durasi investasi dengan waktu pencairan manfaat serta ketersediaan likuiditas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News