KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus yang ditunjuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Menanggapi aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar pengelolaannya tetap melibatkan industri dana pensiun (Dapen). Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan DCP sebaiknya masuk dalam kategori dana pensiun. Dengan begitu, pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program pensiun, baik BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.
Pemerintah Siapkan Dana Cadangan Pesangon, OJK Dorong Dikelola Industri Dana Pensiun
KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus yang ditunjuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Menanggapi aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar pengelolaannya tetap melibatkan industri dana pensiun (Dapen). Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan DCP sebaiknya masuk dalam kategori dana pensiun. Dengan begitu, pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara program pensiun, baik BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.