KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem Digital Single ID berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini. Luhut menyebut sistem tersebut dibuat salah satunya untuk penyaluran bantuan sosial hingga subsidi agar lebih tepat sasaran. Luhut mengatakan pembangunan sistem digital pemerintahan atau government technology (GovTech) telah mencapai kemajuan signifikan.
Saat ini, sekitar 80 persen sistem sudah terintegrasi dan delapan kementerian serta lembaga untuk pertama kalinya memiliki data yang saling terkoneksi dalam satu platform.
Baca Juga: DEN Ingatkan Dampak Perang Global Bisa Picu Kenaikan Harga Barang di Dalam Negeri Menurut dia, integrasi data tersebut akan menjadi fondasi bagi penerapan Digital Single ID yang memungkinkan pemerintah memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat. “Dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya Digital Single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang akan diberikan, semua bansos atau direct cash transfer itu akan tepat sasaran,” kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026). Dengan sistem tersebut, pemerintah juga berencana mengubah skema subsidi yang selama ini diberikan kepada barang menjadi langsung kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Baca Juga: DEN Ungkap Tiga Momok yang Menghantui Pengusaha di 2026 “Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima,” ujarnya. Luhut menjelaskan seluruh data bantuan sosial akan dikonsolidasikan dan dianalisis menggunakan teknologi AI sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi secara akurat siapa yang berhak menerima bantuan. Langkah itu diyakini dapat mengurangi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara. Selain untuk bantuan sosial, Digital Single ID juga disebut akan menjadi dasar pengembangan berbagai layanan publik lainnya, termasuk akses pembiayaan UMKM, perpajakan, hingga pelayanan administrasi pemerintah.
Luhut menyebut Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan jumlah penduduk besar yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara terintegrasi. “Pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI,” kata dia.
Baca Juga: Bansos RI Masih Banyak Salah Sasaran, DEN Ungkap Exclusion Error Tembus 70%! Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News