JAKARTA. Pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru berupa keputusan presiden terkait percepatan implementasi keuangan inklusif atawa financial inclusion. Nantinya, calon beleid ini akan menyelaraskan program keuangan inklusif di seluruh instansi. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, sejatinya program keuangan inklusif telah dicetuskan sejak tiga tahun silam. Namun sayangnya, progam ini masih jalan ditempat, sehingga perlu didorong dengan penerbitan keppres. "Akan diterbitkan dua hingga tingga minggu ke depan," kata dia, Selasa (26/4). Nantinya, calon beleid ini akan mewajibkan seluruh program pemerintah terkait bantuan masyarakat serta subsidi harus dilakukan secara elektronik atawa non tunai.
Pemerintah siapkan Keppres keuangan inklusif
JAKARTA. Pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru berupa keputusan presiden terkait percepatan implementasi keuangan inklusif atawa financial inclusion. Nantinya, calon beleid ini akan menyelaraskan program keuangan inklusif di seluruh instansi. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, sejatinya program keuangan inklusif telah dicetuskan sejak tiga tahun silam. Namun sayangnya, progam ini masih jalan ditempat, sehingga perlu didorong dengan penerbitan keppres. "Akan diterbitkan dua hingga tingga minggu ke depan," kata dia, Selasa (26/4). Nantinya, calon beleid ini akan mewajibkan seluruh program pemerintah terkait bantuan masyarakat serta subsidi harus dilakukan secara elektronik atawa non tunai.