KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan tambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong peremajaan kelapa sawit rakyat. Hal itu untuk menambah kurangnya biaya peremajaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

KUR tersebut sebagai salah satu instrumen yang disiapkan. "Salah satu instrumennya adalah KUR. Kami sekarang ini dorong entah nanti ke arah tanaman menghasilkan 1 atau penanaman 0 tahun (P0) itu nanti diputuskan," ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (19/12).

Selama ini BPDP KS hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 25 juta per hektare (ha). Angka tersebut masih kurang dari kebutuhan petani sawit untuk merawat kelapa sawit hingga menghasilkan.

Baca Juga: Prospek CPO 2020: Produksi Melambat, Permintaan Sawit Melaju Lebih Kencang

Sebelumnya Kemenko Ekonomi menargetkan peremajaan sawit sebesar 500.000 ha dalam tiga tahun. Angka tersebut hampir sama dengan rencana peremajaan kelapa sawit oleh Kemtan seluas 180.000 ha per tahun. "Kalikan Rp 25 juta jadi Rp 4,5 triliun, itu kebutuhannya tapi kan nanti ada berapa yang dibayarkan," terang Kasdi.

Oleh karena itu kekurangan dari pembiayaan BPDP KS akan menggunakan skema lain. Hal serupa juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Revisi perpres BPDP, pemerintah targetkan replanting 500.000 hektare

Airlangga bilang akan menambah plafon KUR di sektor produksi. Salah satunya adalah untuk peremajaan kelapa sawit sehingga produktivitas membaik. "Kami juga kembangkan KUR berbasis replanting kelapa sawit untuk 500.000 ha," jelas Airlangga.

Asal tahu saja plafon penyaluran KUR tahun 2020 akan naik menjadi Rp 190 triliun. Dari angka tersebut sebanyak 60% diarahkan untuk sektor produksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati