KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas lapangan kerja melalui program paket ekonomi penyerapan tenaga kerja.

Program penyerapan tersebut turut menjadi pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian terhadap sejumlah program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Program pertama yang dibahas adalah koperasi desa merah putih.

“Yang pertama tentu koperasi desa merah putih itu ada 80 ribu, karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember,” ujar Menko Perekonomian.

Baca Juga: UU P2SK Perluas Mandat Bank Indonesia, Wajib Dorong Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Selain itu, program kampung nelayan merah putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan.

“Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja,” katanya.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan revitalisasi tambak di kawasan Pantura di area seluas 200 hektare dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 168 ribu pekerja.

Di samping ketiga program tersebut, upaya modernisasi kapal nelayan turut menjadi bagian penting dalam agenda pembahasan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan 3,5 Juta Lapangan Kerja Lewat Program Unggulan Prabowo

“Ini ada 1.000 kapal nelayan. Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih, 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2.000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri,” ujarnya.

Tak hanya di sektor maritim, pemerintah juga mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan. “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News