JAKARTA. Pemerintah akan menerbitan surat berharga negara (SBN) di akhir tahun ini dalam rangka pembiayaan di awal (pre funding) untuk kebutuhan tahun 2017. Pemerintah pun membuka peluang penerbitan SBN, baik di pasar global maupun di pasar domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan belanja di bulan pertama tahun depan sekitar Rp 116 triliun untuk pembayaran gaji, transfer dana alokasi umum (DAU) dan DAU tertunda, dan kewajiban lainnya yang dijadwalkan di bulan Januari 2017.

Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh penerimaan negara di akhir tahun, sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2016, dan penerbitan utang di awal (pre funding) melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).

Menurutnya, pemerintah akan mencermati risiko-risiko di pasar global dan domesti terlebih dahulu. Yang jelas, pemerintah tidak memprioritaskan pasar global atau domestik, melainkan mencari risiko yang lebih rendah.

"Kalau pre funding domestik akan dilakukan melalui lelang, tetapi tetap memperhatikan pasar yang ada. Dengan demikian tidak akan menimbulkan gangguan atau memberikan klarifikasi kepada pemilik dana untuk menempatkan dananya," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk melihat jumlah likuiditas yang ada. Sehingga jika pre funding dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar surat utang dalam negeri, tidak mengganggu likuiditas yang ada.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, jika pemerintah masuk ke pasar surat utang untuk melakukan pre funding di akhir tahun ini, pihaknya sial merespon untuk menjaga likuiditas. "Koordinasi kami akan selaras dengan operasi keuangan pemerintah," kata Agus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, besaran SBN yang akan diterbitkan tersebut, tidak akan sebesar penerbitan akhir tahun lalu. Sebab, pemerintah masih memiliki bantalan kas dari sisa anggaran lebih (SAL), penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di akhir tahun.

Meski memiliki bantalan, pre funding akan tetap dilakukan lantaran penerimaan pajak biasanya baru masuk ke kas pemerintah mulai pertengah bulan berikutnya. "Mungkin Rp 40 triliun cukuplah. Itu bagian dari pembiayaan semester pertama (2017)," kata Robert.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia