JAKARTA. Setelah melakukan penarikan utang di awal (pre funding) pada akhir tahun lalu, pemerintah akan kembali melakukan funding melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) di akhir tahun ini. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja pada awal tahun depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengatakan, besaran SBN yang akan diterbitkan tersebut tidak akan sebesar penerbitan akhir tahun lalu. Sebab, pemerintah masih memiliki bantalan kas dari sisa anggaran lebih (SAL), penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di akhir tahun.

Meski memiliki bantalan, pre funding akan tetap dilakukan lantaran penerimaan pajak biasanya baru masuk ke kas pemerintah mulai pertengahan bulan berikutnya. "Mungkin Rp 40 triliun cukup lah. Itu bagian dari pembiayaan semester pertama (2017)," kata Robert di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (10/11).

Sebagai gambaran, akhir tahun lalu, pemerintah melakukan pre funding dengan total US$ 3,5 miliar dan Rp 15 triliun yang dilakukan selama bulan Desember 2015. Jumlah tersebut dipenuhi melalui penerbitan global bond sebesar US$ 3,5 miliar di awal Desember dan penerbitan SBN secara private placement sebesar Rp 15 triliun, dengan rincian penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) Rp 1 triliun di pertengahan Desember dan dua kali Surat Utang Negara (SUN) masing-masing Rp 7 triliun di akhir Desember 2015.

Robert memastikan, pembiayaan dari penerbitan SBN untuk akhir tahun ini mencukupi untuk menutup defisit anggaran hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Dari total kebutuhan penerbitan SBN bruto sekitar Rp 650 triliun di tahun ini, pemerintah tinggal menerbitkan SBN Rp 5 triliun lagi.

"Jadi market tidak perlu khawatir. Kami ada satu kali lelang lagi," imbuhnya. Robert juga optimistis, defisit anggaran tahun ini akan terjaga di level 2,7% dari PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini