KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menyiapkan proyek pemberdayaan di sektor pertanian untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan dengan menentukan lokasi sasaran, komoditas, serta jenis program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Sebetulnya ada 88 lokus kemiskinan prioritas. 88 kabupaten/kota ya. Tapi nanti akan dari 88 kita akan pilah mana yang paling prioritas, sesuai dengan anggaran yang kita miliki,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Baca Juga: Prabowo Bertemu Sekjen PBB António Guterres di Hambalang, Bahas Isu Global

Menurut dia, program pemberdayaan selama ini telah berjalan di 88 kabupaten/kota melalui koordinasi lintas kementerian. Namun, pemerintah ingin memilih daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi untuk mendapatkan intervensi yang lebih terarah dan cepat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mendorong pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sejumlah komoditas yang disebut dalam pembahasan tersebut antara lain cabai, singkong, dan peternakan ayam.

Muhaimin menjelaskan, program pemberdayaan tidak cukup hanya mendorong masyarakat meningkatkan produksi. Pemerintah juga ingin memastikan hasil produksi dapat terserap pasar sehingga kegiatan ekonomi yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat ekosistem pemberdayaan dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup penyiapan lahan, pengembangan produksi, pengemasan produk, hingga penentuan target konsumen dan akses pasar.

“Jangka pendeknya, gimana peternakan cepat tumbuh di situ. Gimana produknya terserap, gimana kemasan dari produk singkong supaya bisa ke pasar, langsung,” ujar Muhaimin.

Untuk menjalankan strategi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan mengundang sejumlah menteri terkait guna menyepakati lokasi prioritas, komoditas, dan jenis program yang akan dijalankan. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antarkementerian agar program yang tersedia dapat lebih terfokus pada sasaran pengentasan kemiskinan.

Muhaimin menjelaskan, sektor pertanian memiliki ekosistem pemberdayaan yang relatif lengkap karena dapat menghubungkan kegiatan produksi dengan pengolahan hingga pemasaran. Meski demikian, ia menilai keterlibatan kementerian lain masih perlu diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran perdagangan, pengemasan produk, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah akan mendorong pengembangan model pemberdayaan berbasis hilirisasi. Salah satu contoh yang disampaikan Muhaimin adalah hilirisasi kelapa yang telah menghasilkan produk untuk pasar ekspor.

Baca Juga: Tujuh Perusahaan RI Disorot NEA Singapura soal Karhutla, Risiko Hukum Membayangi

Menurut dia, model tersebut perlu diperbanyak agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat dipasarkan lebih luas.

Muhaimin menambahkan, pendekatan pemberdayaan diharapkan dapat mendorong masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat naik kelas dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Ia menegaskan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berperan mengoordinasikan alokasi yang berada di masing-masing kementerian. Pemerintah akan menyelaraskan anggaran dan program yang tersedia agar lebih terarah untuk mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat.

“Anggarannya sudah ada di kementerian-kementerian tinggal di refocusing, sebetulnya,” jelas Muhaimin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News