KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan program rekening bank gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Program tersebut direncanakan memberikan saldo awal Rp50.000 dan ditargetkan mulai diterapkan pada awal 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih membahas pelaksanaan program tersebut, termasuk kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.

Menanggapi rencana itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama program rekening bank gratis bukan semata-mata terkait besaran anggaran, tetapi manfaat yang dapat dihasilkan bagi masyarakat.

Menurut Yusuf, apabila seluruh anggaran Rp3,8 triliun digunakan untuk memberikan saldo awal Rp50.000, secara matematis dana tersebut setara dengan sekitar 76 juta rekening. Namun, pembukaan rekening dalam jumlah besar belum otomatis mencerminkan peningkatan inklusi keuangan.

Baca Juga: Apindo Sebut Kepatuhan Terhadap Aturan Ketenagakerjaan Masih Rendah

Ia mengingatkan, program tersebut berisiko hanya menjadi transfer tunai satu kali jika saldo Rp50.000 langsung ditarik dan rekening selanjutnya tidak digunakan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap menanggung biaya pembukaan dan pemeliharaan jutaan rekening, sementara manfaat jangka panjang bagi masyarakat belum tentu tercapai.

"Kalau saldo langsung ditarik dan rekening kemudian tidak digunakan, program ini berisiko hanya menjadi transfer tunai satu kali dengan biaya operasional yang besar," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan jumlah penerima, basis data yang digunakan, serta kebutuhan anggaran program secara keseluruhan.

Pemerintah juga perlu memperjelas pembagian biaya antara pemerintah dan perbankan, termasuk biaya pembukaan serta pemeliharaan rekening.

Menurut Yusuf, apabila perbankan menanggung seluruh biaya tersebut, beban program pada akhirnya tetap muncul di luar APBN sehingga perlu diperhitungkan.

Ia menilai program rekening gratis akan lebih memberikan manfaat apabila tidak berhenti pada pemberian saldo awal. Rekening tersebut perlu dijadikan kanal utama untuk berbagai transaksi pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial, beasiswa, subsidi, maupun pembayaran pemerintah lainnya.

Dengan adanya arus dana yang berkelanjutan, masyarakat memiliki alasan untuk menggunakan rekening secara rutin. Yusuf juga mendorong agar biaya transaksi dibuat rendah dan akses penarikan tunai melalui agen perbankan tersedia hingga ke daerah.

Pemberian saldo awal, lanjutnya, juga dapat dilakukan setelah rekening diaktivasi dan pemilik melakukan transaksi pertama. Skema tersebut dapat mendorong masyarakat menggunakan rekening, bukan sekadar memilikinya.

Baca Juga: API Sambut Insentif Pajak, Percepatan Restitusi Dinilai Bantu Industri Tekstil

Di sisi lain, rekening yang aktif digunakan dapat memberikan manfaat berupa penyaluran bantuan yang lebih cepat dan terlacak serta mengurangi ketergantungan pada perantara. Riwayat transaksi juga berpotensi membantu masyarakat membangun profil keuangan untuk mengakses pembiayaan.

Namun, Yusuf mengingatkan adanya sejumlah risiko, mulai dari kesalahan data penerima, kesulitan akses, hingga penyalahgunaan rekening. Rekening juga berpotensi diperjualbelikan atau digunakan untuk menerima dana hasil aktivitas ilegal, termasuk judi online dan penipuan.

Oleh karena itu, rekening seharusnya hanya diaktifkan setelah pemilik memberikan persetujuan dan melalui proses verifikasi. Ukuran keberhasilan program juga perlu didasarkan pada jumlah rekening yang aktif digunakan, bukan semata-mata jumlah rekening yang berhasil dibuka.

"Ukuran keberhasilan program seharusnya bukan berapa banyak rekening yang dibuka, tetapi berapa banyak rekening yang aktif digunakan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," kata Yusuf.

Dari sisi bank pelaksana, Yusuf menilai keterlibatan BRI dan BSI dapat mempercepat implementasi karena keduanya memiliki jaringan luas. Namun, masyarakat tetap perlu diberi pilihan untuk menggunakan rekening yang telah dimiliki di bank lain.

Baca Juga: Mulai 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu & Dapat Tunjangan, Cek Gajinya

Pemerintah juga perlu memastikan dana dapat disalurkan secara interoperabel sehingga program tidak hanya bergantung pada dua bank tersebut dan tidak mengurangi persaingan di industri perbankan.

Selain itu, perlindungan data menjadi aspek penting karena program akan melibatkan data kependudukan dan transaksi keuangan dalam skala besar.

Penggunaan data harus dibatasi sesuai dengan tujuan program, setiap akses perlu tercatat, serta sistem keamanan siber harus diperkuat.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan program rekening gratis tersebut masih dalam pembahasan dan ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.

"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," ujar Airlangga dalam acara Bisnis Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News