KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah memfinalisasi Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera sebagai acuan utama pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor. 

Dokumen ini rencananya akan diajukan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) untuk menjadi dasar penganggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, renduk tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian PPN/Bappenas sebelum diajukan ke Presiden. 

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

"Masih dalam proses finalisasi dan akan diajukan menjadi Perpres sebagai acuan penganggaran," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Baca Juga: Pemerintah Sebut Pemulihan Bencana Aceh-Sumatra Butuh Rp 130 Triliun

Pratikno menekankan, kecepatan menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana. Karena itu, prioritas program akan segera ditentukan agar alokasi anggaran bisa cepat direalisasikan.

Penyusunan prioritas dilakukan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, bersama Bappenas serta kementerian dan lembaga terkait. 

Fokusnya mencakup sektor-sektor mendasar yang membutuhkan penanganan permanen.

Tito menjelaskan, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan sungai menjadi prioritas utama dan akan dibangun secara permanen. Ia memperkirakan seluruh proses pemulihan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 73%, 11 Daerah Masih Jadi PR

“Program pemulihan ini diperkirakan berlangsung tiga tahun, sehingga disusun renduk oleh Bappenas untuk periode tersebut,” kata Tito.

Meski demikian, pemerintah akan melakukan peninjauan ulang untuk menentukan program prioritas yang harus diselesaikan lebih cepat, khususnya pada 2026. 

Sejumlah sektor mendasar seperti hunian tetap (huntap), jalan utama, dan infrastruktur penting lainnya dipastikan masuk dalam prioritas tahun ini.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dalam percepatan pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga: Tito Karnavian: Seluruh Pengungsi Bencana Sumatra Masuk Huntara Sebelum Idulfitri

Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,8 triliun. Dana ini ditujukan khusus untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Pemerintah menargetkan, dengan adanya renduk dan dukungan anggaran tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah dan cepat.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/04/06/19070931/pemerintah-siapkan-rencana-induk-pembangunan-pascabencana-sumatera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News