KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian nasional pascakecelakaan maut di Bekasi Timur yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada April lalu. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pembangunan flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas. “Presiden menganggarkan Rp 4 triliun,” ujar Dudy usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).
Menurut Dudy, berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran untuk penanganan langsung perlintasan sebidang saat ini sebenarnya hanya sekitar Rp 800 miliar. “Setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp 800 miliar untuk perlintasan sebidang,” katanya.
Baca Juga: BI: Pengetatan Underlying Pembelian Dolar Efektif Redam Spekulasi dan Jaga Rupiah Sisa anggaran nantinya akan disinkronkan dengan program pembangunan infrastruktur keselamatan lain seperti flyover dan underpass di berbagai daerah dengan lalu lintas kereta padat. Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 1.638 lokasi prioritas yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan perkeretaapian. “Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass,” ujar Dudy. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang sekaligus memperkuat operasional perjalanan kereta api nasional. Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia, Danantara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebelumnya telah memulai program penanganan perlintasan sebidang sejak 5 Mei 2026. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penutupan 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi yang memiliki lebar jalan di bawah dua meter. Selain penutupan, pemerintah juga akan meningkatkan fasilitas keselamatan di 1.638 titik prioritas melalui penyediaan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga fasilitas mekanikal dan elektrikal.
Baca Juga: Purbaya Yakin Rupiah Menguat ke Rp 15.000 Berkat Kebijakan DHE SDA Total investasi khusus untuk peningkatan keselamatan di titik prioritas tersebut diperkirakan mencapai Rp 842,48 miliar. Rinciannya meliputi kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp 603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp 158,1 miliar, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal Rp 60,9 miliar.
Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Meski demikian, Dudy belum memerinci apakah anggaran tambahan tersebut juga akan digunakan untuk melanjutkan proyek double-double track (DDT) di lintas padat Jabodetabek. Proyek DDT sebelumnya dirancang untuk memisahkan jalur KRL dan kereta antarkota guna mengurangi kepadatan serta meningkatkan keselamatan perjalanan kereta di lintas timur Jakarta hingga Cikarang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
