KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan urgensi dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

Adapun total anggaran PEN melalui BUMN yang dialokasikan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 42,07 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 memberikan kepada BUMN melalui dua sisi, yaitu dari sisi demand dan sisi supply.

Baca Juga: Pelaku industri akan dapat subsidi listrik, butuh stimulus Rp 1,85 triliun

"Dampak pandemi dari sisi supply atau penawaran adalah membuat pasokan baku terganggu dan supply tidak terserap. Lalu, dampak dari sisi demand atau permintaan adalah mengakibatkan penurunan daya beli sejalan dengan penurunan permintaan yang mengakibatkan penjualan menurun drastis," ujsr Febrio di dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).

Selain itu, dari sisi operasional perusahaan BUMN telah mengurangi aktivitas mereka dengan melakukan pembatasan, bahkan penghentian operasional. Padahal, ada juga peran BUMN yang diperlukan untuk penanggulangan Covid-19.

Kemudian, dari sisi finansial BUMN juga tidak kebal terhadap penunggakan pembayaran kepada vendor apalagi yang sudah terikat kontrak. Maka dari itulah terjadi kenaikan eksposur pinjaman yang mengakibatkan penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

Baca Juga: Menperin beberkan stimulus tambahan bagi sektor industri terdampak pandemi Covid-19

Editor: Noverius Laoli