KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi risiko kenaikan harga minyak, agar anggaran subsidi tidak makin membengkak. Pilihan tersebut mulai dari menggenjot pembangunan kilang minyak hingga mempercepat ekosistem kendaraan listrik.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, untuk membangun kilang dan juga menggenjot produksi, tidaklah mudah. Hal ini karena untuk membangun kilang minyak membutuhkan teknologi yang tinggi serta membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

“Kita tahu bersama bahwa investasi di kilang minyak itu membutuhkan ataupun mempunyai risiko yang relatif besar, sehingga investor perlu yakin ketika ingin masuk berinvestasi terutama di sektor kilang minyak dan gas,” tutur yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (29/8).

Baca Juga: Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom: Tak Bisa Redam Inflasi

Dia menambahkan, sebenarnya pemerintah juga mempunyai kapasitas untuk mengelola atau mengeksplorasi kilang minyak. Hanya saja, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena jika akan mengambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertimbangannya relatif banyak.

Sementara itu, terkait saran impor minyak dari Rusia yang relatif murah, Yusuf menilai, pemerintah juga pasti mempertimbangkan hitungan politik. Apalagi Rusia tidak begitu dekat dengan pihak Barat terutama Amerika Serikat, dan sedang berperang dengan Ukraina.

“Sehingga bukan tidak mungkin ketika pemerintah mengambil opsi kebijakan ini maka akan ada konsekuensi politik terutama dari negara Amerika Serikat dan sekutunya," katanya.

Kemudian, terkait pembatasan konsumsi BBM, pemerintah juga perlu mengelaborasi lebih lanjut terkait teknis yang akan dilakukan. Sebab Yusuf khawatir pembatasan konsumsi BBM itu bisa berdampak luas ke masyarakat.

Apalagi jika teknisnya tidak detail, dan pengawasannya tidak kuat,  maka pembatasan konsumsi BBM ini justru akan mendorong hal-hal yang tidak diinginkan terutama misalnya harga BBM yang justru melonjak lebih tinggi. kemudian ada oknum penimbun dan sebagainya.

Menurut Yusuf, pembatasan konsumsi BBM kendaraan bisa dilakukan tetapi dengan catatan ini merupakan strategi jangka panjang dan ini juga ada kaitannya dengan ekosistem kendaraan listrik. 

"Artinya dengan harapan masyarakat lebih sedikit menggunakan BBM, pemerintah perlu melakukan transisi kendaraan listrik dan disetting bersamaan dengan memperbaiki sistem transportasi umum,” kata Yusuf.

  Baca Juga: Sri Mulyani: Bansos Pengalihan BBM Subsidi Rp 24,17 Triliun Dieksekusi Pekan Ini

Dengan memperbaiki sistem transportasi umum di semua kota, maka keinginan atau dorongan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu relatif lebih besar. 

Di saat yang bersamaan, kendaraan listrik pun masih relatif mahal dan ekosistem dari infrastrukturnya juga belum terbangun secara luas.

“Jadi untuk opsi terakhir ini bisa dilakukan tetapi memang harus dilakukan secara bertahap dan ini memang merupakan strategi jangka panjang,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi