KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan skema tambahan untuk pembiayaan perumahan. Saat ini terdapat dua skema pembiayaan perumahan. Skema tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan subsidi.

"Dari pemerintah untuk bidang properti khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga subsidi selisih bunga (SSB)," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR, Lana Winayanti, Kamis (12/7).

Dua skema pembiayaan tersebut digunakan untuk fasilitas pembiayaan melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Target penerbitan KPR tahun 2018 dengan menggunalan dua skema pembiayaan tersebut sebanyak 267.000 unit rumah.

Perinciannya dengan skema FLPP sebanyak 42.000 unit rumah. Sementara penyaluran KPR dengan skema SSB sebanyak 225.000 unit rumah.

Pada tahun 2019 PUPR berencana menambah skema pembiayaan perumahan. "Dua program baru berbasis tabungan untuk pembiayaan perumahan," terang Lana.

Pertama, tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pekerja yang menjadi peserta Tapera wajib membayar iuran sebesar 3% harga rumah.

Kedua, program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Program BP2BT difokuskan bagi pekerja sektor informal. Nantinya peserta membayar setoran awal sebesar 5%. Selain itu pemerintah akan memberikan bantuan uang muka 25%. "Sehingga besar cicilan 70% dengan suku bunga sesuai dengan ketentuan pasar," jelas Lana.

Tahun 2019 ditargetkan penerbitan KPR sebanyak 234.000 unit rumah. Angka tersebut terbagi menjadi 84.000 unit dengan skema FLPP, 100.000 unit dengan skema SSB, 14.000 unit dengan skema BP2BT dan, 36.000 unit dengan skema Tapera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat