KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Langkah ini diambil guna memastikan negara mendapatkan porsi keuntungan yang lebih optimal dari kekayaan alam nasional sesuai mandat konstitusi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah ingin menerapkan skema bagi hasil yang lebih ketat, serupa dengan model yang selama ini berlaku di sektor minyak dan gas bumi (migas). 

"Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split," kata Bahlil di Istana Negara, Selasa (5/5/2026). 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Menteri ESDM Tegaskan Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan latihan atau exercise untuk membangun pola kerjasama dengan pihak swasta yang lebih menguntungkan negara. 

Namun begitu, Bahlil menegaskan bahwa perubahan ini bukan berarti menghapus sistem konsesi bagi perusahaan tambang yang sudah ada.

Menurutnya, fokus utamanya adalah pergeseran instrumen pendapatan agar negara tidak lagi hanya bergantung pada skema lama yang porsinya dinilai kurang seimbang bagi kepentingan nasional. 

Baca Juga: Bertemu Gubernur BI, Airlangga Beberkan Strategi Intervensi untuk Jaga Rupiah

"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," tutup Bahlil. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News