KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menyiapkan skema khusus penyaluran bantuan pangan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seiring dengan operasional serentak mulai Kamis (15/10/2026). 

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran bantuan pangan melalui KDKMP akan dilakukan di desa-desa yang telah memiliki koperasi tersebut. Sementara itu, wilayah yang belum memiliki KDKMP tetap menggunakan mekanisme penyaluran seperti sebelumnya. 

"Nah yang belum ada KDKMP tetap di kelurahan masing-masing. Tetap menggunakan mekanisme yang bulan-bulan sebelumnya," jelas Rizal dijumpai di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10/2026). 

Baca Juga: Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing

Rizal menyebut penyaluran bantuan pangan lewat Kopdes ini masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Kementerian Keuangan.

Setelah proses tersebut selesai, surat akan diteruskan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelum Bulog menerima penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan.

“Sudah berjalan, sekarang proses administrasinya di Dirjen Anggaran. Nanti keluar dari Dirjen Anggaran ke Bapanas, dari Bapanas keluar surat penugasan ke Bulog, langsung kami serahkan nanti di KDKMP,” ujar Rizal. 

Adapun mekanisme penyaluran bantuan pangan untuk sementara tidak mengalami perubahan. Penerima manfaat tetap harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi barcode serta kartu tanda penduduk (KTP).

Bulog akan memindai barcode tersebut untuk memverifikasi data penerima sebelum menyerahkan bantuan pangan. Dengan mekanisme ini, penyaluran tetap mengikuti prosedur yang berlaku sembari menunggu kemungkinan perubahan berikutnya.

Menurut Rizal, penyaluran melalui KDKMP diharapkan dapat mempermudah pengawasan distribusi bantuan pangan. Penyaluran bisa dilakukan di halaman koperasi dengan mendirikan tenda maupun di dalam gudang koperasi yang tersedia.

Di sisi lain, Bulog juga menyiapkan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung operasional KDKMP. Rizal menyebut, pemerintah mengharapkan setiap koperasi memiliki stok beras SPHP minimal dua ton.

Bulog akan memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan pesanan atau purchase order (PO) dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Rizal menyebut, sekitar 1.250 KDKMP telah mengajukan PO beras SPHP kepada Bulog dan pihaknya siap memenuhi permintaan tersebut sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran bantuan pangan melalui KDKMP merupakan bagian dari persiapan operasional koperasi desa. Pemerintah tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak satu juta ton untuk 33,2 juta penerima manfaat. 

"Ini lagi diselesaikan dulu data-datanya ya karena 33,2 juta. nah kalau sudah selesai administrasinya nanti baru dibagikan lewat kopdes-kopdes ini," jelas Zulhas. 

Zulhas menjelaskan, proses administrasi dan verifikasi data penerima bantuan pangan tersebut masih diselesaikan sebelum beras didistribusikan. Setelah proses tersebut rampung, penyaluran akan dilakukan melalui KDKMP secara bertahap. 

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan penyaluran satu juta ton beras SPHP untuk membantu menjaga keterjangkauan harga beras di masyarakat. Beras SPHP tersebut mulai dikirimkan ke KDKMP yang telah siap menerima pasokan.

Zulhas mengakui kesiapan operasional koperasi desa belum merata. Karena itu, pemerintah akan melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan barang, sarana transportasi, serta kesiapan masing-masing koperasi dalam mendukung penyaluran pangan kepada masyarakat.

Baca Juga: Viral Gubernur Kaltim Pergi ke Singapura saat Karhutla, Wamendagri: Sudah Dapat Izin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News