KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengawasan lemah, penyaluran distribusi gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) masih belum optimal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya mengidentifikasi adanya kebocoran LPG 3 kg dari jalur distribusi resmi hingga ke tingkat pengecer. Jumlahnya sekitar 1,5 juta ton.

"Perlu diingat barang subsidi itu tidak boleh diperdagangkan bebas, ternyata ada pengecer, kios. Kita mau rapiinlah," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat lalu (13/10).

Baca Juga: Pemerintah Tingkatkan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Tekan Subsidi LPG

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai, pengawasan distribusi LPG 3 kg memang lemah lantaran tidak diawasi oleh badan seperti BPH Migas. Untuk itu, ia mengusulkan agar kewenangan dan tanggung jawab pengawasan gas melon diserahkan kepada BPH Migas dalam revisi undang-undang migas.

"Kemudian, ke depan perlu dipikirkan perubahan dari sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, menjadi sistem yang lebih tertutup, agar hanya yang berhak saja yang dapat membeli gas melon 3 kg, sehingga subsidi LPG menjadi tepat sasaran," imbuh Mulyanto.

Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, BPH Migas siap jika ditugaskan untuk mengemban tanggung jawab mengawasi distribusi LPG 3 kg.

Opsi tersebut, menurut Saleh, bisa membuat pengawasan lebih efisien. Sebab, BPH Migas sebelumnya sudah diberi tugas mengawasi BBM.

"Namun perlu ada penyesuaian aturan sehingga secara legal jelas," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (18/10).

Baca Juga: Pemerintah Minta Pengguna LPG 3 Kg Daftar Diri, Ini Tujuannya

Sedikit informasi, realisasi  penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT. Sedangkan pada 2023 kuota LPG tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT.

Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran LPG subsidi atau LPG 3 kg sebanyak 58% dari kuota yang ditetapkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat