KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk potensi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik. Upaya ini dilakukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tetap berpegang pada arahan Presiden agar defisit APBN tidak melebar.
"Arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3%. Bahkan kondisi idealnya balance budget," ujarnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Pelebar Defisit APBN, Airlangga: Fokus Efisiensi Belanja K/L Untuk itu, pemerintah mulai menghitung potensi efisiensi anggaran melalui rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian besar. Dalam pertemuan tersebut, setiap kementerian diminta mengidentifikasi pos belanja yang masih bisa dihemat. Menurut Airlangga, angka efisiensi yang akan dilakukan masih belum final karena keputusan akhir berada di tangan Presiden. "K/L besar diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final," katanya. Langkah penghematan akan difokuskan pada belanja operasional kementerian dan lembaga. Pemerintah menyasar sejumlah pos seperti belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan. Selain itu, program-program di masing-masing kementerian juga akan disisir untuk mencari ruang penghematan tanpa mengganggu layanan utama pemerintah. Di sisi lain, pemerintah memastikan program prioritas tidak akan terdampak efisiensi anggaran. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dipertahankan karena dinilai sebagai investasi jangka panjang. "Program unggulannya tidak ada yang diubah, karena itu investasi jangka panjang," kata Airlangga.
Baca Juga: Bukan MBG, Pemerintah Pilih Pangkas Sejumlah Anggaran ini untuk Capai Efisiensi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah juga mulai membahas berbagai langkah untuk menjaga kondisi fiskal, baik dari sisi peningkatan penerimaan negara maupun kemungkinan penghematan belanja. “Kami mendiskusikan bagaimana menaikkan pendapatan negara dan juga diskusi awal kalau perlu melakukan penghematan anggaran,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Purbaya, kondisi APBN saat ini masih relatif aman sehingga pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah luar biasa seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelonggaran defisit. Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario jika tekanan terhadap APBN meningkat, terutama jika harga minyak dunia melonjak dan bertahan lama. Kementerian Keuangan telah meminta kementerian dan lembaga menghitung kemungkinan penyesuaian anggaran, termasuk berapa persen belanja yang dapat dipangkas jika diperlukan. “Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya,” kata Purbaya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Warning! Defisit APBN Terlalu Besar Bisa Bahayakan Fiskal Ia menambahkan, kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap fiskal. Dalam banyak kasus, kenaikan harga energi juga diikuti kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara dan nikel yang menjadi sumber penerimaan negara.
Selain efisiensi belanja K/L, pemerintah juga mempertimbangkan penundaan sejumlah program tambahan yang berpotensi menambah beban anggaran. Dengan strategi tersebut, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah tersedia dalam APBN 2026. Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, Kementerian Keuangan akan menetapkan langkah awal agar kementerian dan lembaga mulai menghitung potensi penyesuaian anggaran. Namun, langkah ini masih bersifat persiapan dan belum tentu langsung dieksekusi. Melalui kombinasi efisiensi belanja, penundaan program tambahan, serta upaya menjaga penerimaan negara, pemerintah berharap ruang fiskal tetap terjaga sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
