KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian dinilai bakal memunculkan persoalan lain. Di mana, pemerintah juga perlu memperhatikan potensi ketersediaan produksi dalam negeri dengan segala kemungkinan terburuk seperti cuaca ekstrim dan sebagainya.

Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat mengatakan, ketika impor dihentikan ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik. 

"Jika produktivitas petani tidak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka potensi defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di pasar, yang berpotensi meningkatkan harga secara signifikan," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (17/1).

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Sebagai contoh, kata Achmad, pada komoditas beras, fluktuasi kecil dalam pasokan sering kali langsung tercermin dalam kenaikan harga yang tajam, mengingat peran vital beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Dana Ketahanan Pangan Berpotensi Meningkat

Menurutnya, harga pangan yang tinggi akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan. 

"Ketidakstabilan harga juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis yang terkait dengan pangan, termasuk usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan makanan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Achmad, walaupun kebijakan ini memberikan sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan terhadap sektor pertanian. 

"Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis atau propaganda politik daripada strategi yang siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga pangan melonjak atau stok domestik tidak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka kran impor untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah sepakat untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pertanian di Tanah Air.

"Jadi di 2025 saya ulangi, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, tidak impor garam untuk konsumsi tahun 2025,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Memang tak dipungkiri, sejumlah industri masih memerlukan impor sejumlah komoditas, namun pemerintah bakal menekan jumlah impor agar produksi dalam negeri bisa menyokong kebutuhan industri.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar Rp 144,6 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News