JAKARTA. Pemerintah mengklaim, sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN China. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah membuat tim terkait pelaksanaan FTA. "Seperti bagaimana Ditjen Bea Cukai menerapkan early warning sytem dalam mengawasi apakah ada lonjakan impor," ucap Hatta, Selasa (19/1). Hatta melanjutkan, pemerintah juga telah mewajibkan barang yang masuk ke Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan produk sesuai dengan standar nasional. "Diperketat juga surat keterangan asal (SKA) barang yang keluar masuk Indonesia oleh Bea Cukai," sambungnya.Untuk memastikan pelaksanaan itu, rencananya pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat, akan melakukan pengecekan langsung arus barang di pelabuhan Tanjung Priok.
Pemerintah Sudah Mengantisipasi Terkait FTA
JAKARTA. Pemerintah mengklaim, sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN China. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah membuat tim terkait pelaksanaan FTA. "Seperti bagaimana Ditjen Bea Cukai menerapkan early warning sytem dalam mengawasi apakah ada lonjakan impor," ucap Hatta, Selasa (19/1). Hatta melanjutkan, pemerintah juga telah mewajibkan barang yang masuk ke Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan produk sesuai dengan standar nasional. "Diperketat juga surat keterangan asal (SKA) barang yang keluar masuk Indonesia oleh Bea Cukai," sambungnya.Untuk memastikan pelaksanaan itu, rencananya pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat, akan melakukan pengecekan langsung arus barang di pelabuhan Tanjung Priok.