KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026 atau naik dari periode sama tahun lalu Rp 464,4 triliun.

Realisasi tersebut setara 60,8% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026 atau masih berada dalam jalur (on track).

“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga: Dirjen Pajak Bimo Bantah Isu Restitusi Pajak Ditahan dan Dialihkan Jadi Obligasi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang neto tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan melalui SBN tercatat sebesar Rp 527,4 triliun atau mencapai 66% dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun. Realisasi ini juga naik bila dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 642,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat Rp 21,4 triliun atau 65,6% dari target. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan utang hingga akhir tahun.

“Jadi dengan sudah Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” katanya.

Baca Juga: Restitusi Pajak Agustus Turun 36,96% Jadi Rp 191,82 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak

Di sisi lain, pembiayaan utang dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan kondisi kas yang optimal dan dinamika pasar keuangan.

Kinerja pembiayaan utang on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan likuiditas Pemerintah yang memadai.

Selain itu, target pembiayaan dipenuhi dengan mempertimbangkan cost of fund efisien dan risiko yang termitigasi serta tata kelola yang baik dan terjaganya indikator utang pada level aman.