KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program unggulan. 

Pendanaan program tersebut akan ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi non-APBN melalui Danantara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, RKP 2027 disusun dengan pendekatan yang lebih tajam, konkret, realistis, namun tetap optimistis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Tax Ratio 2027 Dipatok 10,5%, Pemerintah Andalkan Windfall Tax dan Pajak Digital

“Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2027 kami desain dengan lebih tajam, lebih konkret, lebih realistis, dan sesuai dengan situasi dan kondisi, namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan,” ujar Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).

Menurut Rachmat, tema RKP 2027 sebagai penjabaran tahunan RPJMN 2025–2029 diarahkan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Arah kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mengusung tema “tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat”.

Ia menjelaskan, implementasi RKP 2027 akan diterjemahkan ke dalam 8 klaster utama PKPN yang akan dijalankan hingga 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“PKPN ini dilaksanakan melalui delapan klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa,” kata Rachmat.

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Rachmat menegaskan, seluruh agenda PKPN akan diperkuat melalui fondasi ketahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Ia juga menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada akhir periode RPJMN 2025–2029 akan diiringi dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga: Kemendikdasmen Ungkap 78 Pemda Mulai Kewalahan Bayar Gaji Guru PPPK

“Pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN akan kami dorong seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada APBN untuk membiayai pembangunan nasional.

“Justru pembiayaan non-APBN termasuk investasi dan Danantara itu juga harus kita dorong secara aktif agar kapasitas pembangunan kita tidak terbatas oleh fiskal semata,” katanya.

Ia berharap sinergi berbagai sumber pembiayaan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan strategi ekonomi 2027 mengusung pendekatan pro-growth dan pro-welfare yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi, percepatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas nasional.

Menurut Juda, keberadaan PKPN membuat arah pembangunan menjadi lebih jelas dan terukur karena setiap program telah memiliki sasaran konkret.

“Nah tentu saja fiskal sangat berperan dalam pembiayaan program kerja prioritas ini, terutama difokuskan pada public goods dan welfare untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Juda.

Namun demikian, ia menegaskan pembiayaan pembangunan tidak hanya akan mengandalkan APBN. Pemerintah juga akan mendorong pembiayaan non-APBN melalui Danantara untuk mendukung proyek-proyek strategis PKPN pada 2027.

Baca Juga: Kisah Haru Nenek Jumaria, Menabung Uang di Ember hingga Bisa Naik Haji

“Yang dulunya investasi pemerintah dilakukan melalui fiskal, sekarang ini dilakukan melalui Danantara,” ujarnya.

Juda menjelaskan, kolaborasi antara APBN dan Danantara akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang membutuhkan dukungan fiskal, seperti penjaminan dan pembiayaan modal.

Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat tercapai dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Berikut adalah 60 program unggulan dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Kerja Nasional (PKPN) dalam rangka penyusunan RKP 2027:

1. Kedaulatan Pangan 1. 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih 2. 4.582 Kapal Ikan Modern 3. 40.000 Lokasi Budidaya dan Darat Tematik 4. Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura 5. Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi 6. 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional 7. Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi 8. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah) 9. Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur

2. Kemandirian Energi dan Air 1. Mandatory Biodiesel 50 (B50) 2. Mandatory Bioetanol 20 (E20) 3. Program PLTS 100 GW 4. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) 5. Konversi 5 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik 6. Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah 7. Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi 8. 10 Small Scale Green Modular Refinery dan 6 Storage 9. Eksplorasi 10 Ladang Migas Baru 10. Listrik Pedesaan 11. Pengelolaan Sampah menjadi Energi (PSEL) 12. PLTA Skala Besar Terintegrasi 13. Kompor Listrik untuk 2–5 Juta Rumah Tangga 14. Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat 15. Optimalisasi 13.000 Sumur Minyak Tua 16. Swasembada Air

3. Pendidikan 1. Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah 2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah 3. Bantuan Perlengkapan Sekolah 4. 500 Sekolah Nasional Unggul 5. Studi Gratis 6. Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital) 7. 20 Sekolah Garuda Baru dan 80 Sekolah Garuda 8. Transformasi 9. 514 Sekolah Rakyat 10. 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEM 11. SMK Go Global 12. Akademi Olahraga Nasional 13. Peningkatan Kesejahteraan Guru; Transfer Langsung Tunjangan 14. Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS

4. Kesehatan 1. Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil dan Ibu Menyusui 2. 66 Rumah Sakit Upgrade 3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 4. Penuntasan Tuberkulosis

5. Hilirisasi dan Industrialisasi 1. Hilirisasi Industri Strategis 2. Mobil Nasional 3. Motor Nasional 4. Ekosistem Industri Kedirgantaraan 5. Pengembangan Industri Semikonduktor

6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana 1. Giant Sea Wall 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera 3. Gerakan ASRI (Restorasi, Pengendalian Sungai, Penghijauan) 4. 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah 5. Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa 1. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2. Percepatan Pembangunan Daerah 3T

8. Penurunan Kemiskinan 1. PRO-KRESA Bantuan Sosial Terintegrasi 2. PRO-KRESA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

Program pendukung:

1. Pusat Data Nasional 2. Pemberantasan Judi Online 3. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 4. Pemberantasan Penyelundupan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News